Sudah Enam Bulan, Dinas Pendidikan Dayah Hanya Beli Satu Pajero Sport, Empat Kijang Innova

Banda Aceh – Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun Anggaran 2020 dinilai bermasalah, soalnya sudah enam bulan, tahun anggaran berjalan dinas yang menjadi ciri khas kekhususan Aceh itu, realisasi anggarannya hanya untuk membeli satu unit mobil Pajero sport dan empat unit kijang innova, dua unit kenderaan bermotor roda dua, serta biaya perjalanan dinas yang mencapai milyaran rupiah.

Berdasarkan Laporan Realiasi Anggaran per 30 Juni 2020, Pengadaan Kederaan  Dinas Bermotor Perorangan senilai 2,118,200,000 dari pagu 2,260,255,546  dan Pengadaan Kenderaan Bermotor Beroda Dua senilai 64,600,000 dari pagu 70,923,600.

Sedangankan realisasi biaya perjalanan dinas sampai 30 Juni 2020,  senilai 1,253,175,187  dari pagu 4,740,638,678 dan realisasi perjalan dinas dalam daerah  1,109,467,947 dari pagu 4,298,855,000. Sedangkan realiasi perjalanan dinas luar daerah mencapai 143,707,240 dari pagu 441,783,678.

Realiasi  Anggaran Dinas Pendidikan Dayah  Aceh, sampai 30 Juli 2020 berkisar 7,67 persen  6,45  atau sekitar 19.158.394.267,32 sepertinya untuk kepentingan dinas atau biaya tidak langsung, seperti gaji dan bermacam tunjangan, tambahan penghasilan, uang lembur, dan honorarium dan kebutuhan kantor lainnya.

Sementara anggaran untuk kepentingan publik, misalnya bantuan hibah baru terealisasi 1,87 persen atau senilai 4,687,236,840 dari pagu anggaran 251,197,747,746 rupiah. Padahal berdasarkan Rencana Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Realiasi Belanja Tidak Langsung pada kuartar I mestinya 2,178,431,395 dan Belanja Langsung mestinya 130,730,506,935. Sementara pada Kuartar II, Belanja Tidak Langsung  2,178,431,395, sedangkan Belanja Langsung 146,373,547,309. (Lihat Tabel)

Realiasi Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang sangat jauh dari target yakni hanya sekitar 7,67 persen atau sekitar  23.580.449.894,10 dengan biaya operasi senilai 19.158.394.267,32, tentu ini sangat disayangkan oleh sejumlah pihak, terutama oleh para kritisi anggaran yang selalu memposting dimedia sosial.

Dan  menjadi tidak berlebihan, kalau Sekjend Sentral Aktivis Dayah untuk Rakyat (SADaR), Tgk Miswar Ibrahim Njong  mendesak Plt. Gubernur Ir. Nova Iriansyah untuk mencopot Kadis Dayah, karena dinilai Tak Transparan, seperti dikutip masakini.co tanggal 12 Mei 2020, bukan hanya tak transparan hingga menimbulkan polemik dikalangan pimpinan dayah, tetapi juga menyangkut lambannya kinerja dinas yang dipimpin oleh Usamah Al Madny itu.

Sementara Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Muhammad Dzaky Naufal mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, melakukan audit terkait penyaluran dana hibah di Dinas Pendidikan Dayah Aceh tahun anggaran 2020, yang menuai polemik.

"Gejolak yang terjadi di Dinas Dayah Aceh, kami rasa ini merupakan permasalahan yang harus segera direspon oleh Plt Gubernur Aceh dengan cara apapun agar problematika ini tidak semakin melebar dan mengganggu pelayanan publik lainnya," sambung Dzaky.

"Ketidaksiapan ini bisa disebabkan oleh minimnya profesionalitas elit birokrasi, kurangnya transparansi anggaran hingga nihilnya integritas para pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di dinas yang bersangkutan," ujarnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman juga mempertanyakan mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah terkait lolosnya ratusan daftar menerima yang tidak masuk dalam daftar Dayah serta Balai Pengajian sesuai SK Gubernur Aceh nomor 451.44/770/2019.

“saya mencium sesuatu, ini baru dugaan, jangan-jangan ratusan daftar penerima ini tidak diusulkan sesuai mekanisme, artinya naik ditengah jalan,” ujarnya, seperti dikutip AJNN.Net 18 Mei 2020.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Usamah El Madny yang diminta konfirmasi melalui pertanyaan tertulis sehubungan realisasi anggaran pada dinas yang ia pimpin, Kamis, 9 Juli 2020, belum mendapat jawaban. Permintaan wawancara dari wartawan media ini, hanya dijawab singkat, lagi ada acara, katanya. [Agus Budiarsa)