Ombudsman Gelar Rakor Cari Solusi Atasi Sengkarut Kelangkaan Pupuk Subsidi di Aceh
![]() |
Rapat di Kantor Perwakilan Ombudsman Aceh, Banda Aceh terkait menemukan solusi langkanya pupuk subsidi Aceh. Rabu (19/9/8/2020) Foto: Ist. |
Banda Aceh- Kelangkaan pupuk di Aceh sebagai subsidi bagi petani dengan hanya mampu memenuhi quota 39% telah menyebabkan berbagai pihak resah, tak kecuali Ombudsman Aceh, melalui rapat kerja (Rakor) yang diikuti oleh multistakholder, forum mencari solusi atasi hal tersebut yang dilaksanakan di kantor Ombdusman RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh pada Rabu (19/8/2020).
Rapat yang menghasilkan beberapa solusi alternatif untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Aceh maupun pusat selanjutnya agar persoalan subsidi pupuk yang telah menjadi sengkarut cukup lama tanpa sinergitas para pihak menjadi upaya dukungan bagi perbaikan hal tersebut di masa datan.
Peserta Raker antara lain; Anggota DPR-RI TA. Khalid yang selama ini konsisten memperjuangkan hak petani. Perwakilan Distanbun Aceh, Bappeda Aceh, dan HKTI selaku Ormas di bidang pertanian.
Dr. Taqwaddin Husin selaku Kepala Ombudsman Aceh menyebutkan komitmen Ombudsman Aceh agar permasalahan kelangkaan pupuk subsidi yang terus berulang dan telah menjadi keluhan publik untuk seterusnya menjadi perhatian serius agar ditindaklanjuti mencarikan solusi konkret.
Pengakuan Distanbud Aceh melalui Fakhrurrazi selaku Kabid Sarpras Distanbun Aceh, pihaknya memang membenarkan bahwa di Aceh terjadinya kelangkaan pupuk selama ini.
Hal tersebut diakibatkan oleh qouta yang diberikan kepada Provinsi Aceh hanya berkisar 39 % dari kebutuhan untuk pupuk urea, yang merupakan kebutuhan dasar para petani, jelasnya.
Aceh hanya mendapatkan 143.461 ton pupuk subsidi dengan luas areal persawahan 213 ribu ha, ini adalah faktor utama langkanya pupuk di lapangan, urai Fakrurazi.
Guna merespon kondisi ini, sebagai tindak lanjut saat ini Plt. Gubernur Aceh telah mengirim surat permintaan penambahan quota ke Kementerian Pertanian.
Selanjutnya dalam kesempatan pemaparannya, TA. Khalid yang merupakan politisi Partai Gerindra menyatakan dengan tegas tentang kesiapannya memperjuangkan kebutuhan publik di bidang pertanian.
"Saya akan mendukung sepenuhnya untuk pemenuhan quota pupuk subsidi" kata TA. Khalid dalam rapat koordinasi tersebut.
"Kon lon hana memperjuangkan hak masyarakat, tapi kadang hana info sapue bak lon" (Bukan saya tidak memperjuangkan hak masyarakat, tapi karena tidak ada informasi apapun ke saya) kata TA. Khalid dalam bahasa Aceh yang kental ditujukan kepada pihak Distanbun Aceh.
Rapat menghasilkan serangkaian solusi sebagai poin penting antaranya; (1) Harus adanya penambahan quota pupuk subsidi, (2) Sinergitas para pihak untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk, (3) Harus adanya realokasi antar waktu oleh dinas-dinas di Kabupaten/Kota.
Melalui keterangan persnya, Taqwaddin yang juga Dewan Pakar Forum PRB Aceh menjelaskan bahwa Raker tersebut akan dilanjutkan ke tahap kedua, sebagai upaya koordinasi berkelanjutan.
"Tahap kedua nanti kita akan undang kembali PT. PIM, Disperindagkop dan UKM Aceh, DPD RI serta DPRA yang tidak sempat hadir pada pertemuan perdana" tutupnya.
Tidak ada komentar