DPRA Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh Terhadap Penanganan Covid-19 di Aceh

Banda Aceh – Hingga 13 September 2020 kasus positif Covid-19 di Aceh sudah mencapai 2.739 orang, dengan jumlah kematian 93 orang. Bahkan, menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dari angka terkonfirmasi positif tersebut 400 orang adalah tenaga kesehatan termasuk dua dokter yang meninggal. Demikian disampaikan Dahlan Jamaluddin pada Senin (14/09/2020) dalam konfrensi pers di gedung Serba Guna DPRA.

Ketua DPRA itu menambahkan, kondisi ini sungguh memprihatinkan dan Aceh sudah dapat dianggap dalam keadaan darurat. Sehingga pemerintah Aceh sudah saatnya melakukan  evaluasi menyeluruh terhadap penanganan Covid-19.

“Sepertinya pemerintah Aceh tidak punya sikap sense of crisis dalam penanggulangan pandemic Covid-19 ini. Pemerintah Aceh sangat tertutup dalam penanganan Covid ini. Padahal, kondisi Aceh saat ini sedang dalam keadaan yang sangat mengerikan dan darurat. Jangan menganggap keadaan ini seolah-olah baik-baik saja. Bila perlu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” ujarnya.

Dahlan melanjutkan, DPRA terus melakukan pemantauan perkembangan kasus Covid di Aceh. DPRA dalam berbagai kesempatan telah menyerukan agar Plt Gubernur Aceh untuk memimpin langsung penanganan pandemic ini. Plt Gubernur harus berkoordinasi dan duduk bersama dengan seluruh Forkopimda untuk menyusun arah kerja penanggulangan Covid-19 ini.

“Sangat disayangkan, sampai saat ini Pemerintah Aceh belum memiliki road map yang jelas. Terkesan jalan sendiri dan kurang berkoordinasi dengan Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, dan ulama. Bahkan ada kesan kegiatan yang dilakukan selama ini cendrung memanfaatkan kondisi untuk pencitraan,”tuturnya.

Menurutnya, DPRA dalam hal ini sudah melakukan berbagai cara sesuai konstitusi untuk mengingatkan pemerintah Aceh. Namun, sepertinnya pemerintah Aceh tidak menganggap itu. Bahkan, lembaga DPRA juga menyampaikaan hak interpelasI untuk mendapatkan jawaban dari Plt Gubernur terkait berbagai hal penanggulangan Covid-19 ini.

Sementara itu, ketua Fraksi Gerindra Abdurrahman Ahmad menambahkan, Aceh memiliki kearifan lokal yang khusus. Masyarakat Aceh masing sangat taat kepada para ulama dan tokoh-tokoh masyarakatnya. Untuk itu, seharusnya pemerintah Aceh melibatkan secara serius para ulama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan kepada rakyat.