Jika Endingnya Negosiasi, KPA Anggap Interpelasi dan Hak Angket TIDAK PERLU

Juru Bicara KPA, Refan Kumbara. Foto: Ist.

Banda Aceh -
Kaukus Peduli Aceh (KPA) mensinyalir upaya yang dilakukan oleh DPRA terkait hak Interpelasi terhadap Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah akan berujung negosiasi, jika demikian, menurut KPA dalam rilis yang disampaikan kepada koranaceh.net, jika endingnya negosiasi, maka tidak perlu interpelasi dan hak angket apalagi penghembusan isu pemakzulan segala, tidak tuntas, Jumat (2/10/2020).

Hak Interpelasi kini telah digunakan oleh parlemen Aceh hingga tahapan tanggapan DPRA menolak jawaban Plt Gubernur Aceh dan meningkatkan statusnya yakni hak angket agar DPRA bisa mendalami pelanggaran yang dilakukan.


Namun, menurut Juru Bicara KPA, Refan Kumbara, segala upaya interpelasi yang dilakukan oleh DPRA dengan berujung menolak atas jawaban Plt Gubernur, Nova Iriansyah. Semua itu berjalan normatif dengan saling berbalas pasal, pandangan dan dalil hukum.

Meskipun demikian, ini bukan berarti endingnya akan ditemukan bahwa Plt Gubernur melanggar, ataupun hal ini dipastikan akan terjadi pemakzulan. Terlepas dari itu, isu pemakzulan bisa jadi sebagai ber-gaining position sehingga meningkatkan nilai komunikasi dan negosiasi.

Jika ini terjadi, seyogyanya tidak perlu interpelasi dan hak angket apalagi penghembusan isu Pemkzulan segala, jika endingnya negosiasi dan tidak tuntas," ungkap Refan Kumbara pada Rabu (28/9/2020).


Sejak dimulai proses interpelasi maka rakyat sejak awal berharap para wakilnya berjibaku di parlemen untuk membuktikan kebenaran dan tegas dalam menyuarakan. Hal itu pula, kata Refan, membuat banyaknya masyarakat yang tanpa iming-iming kebagian anggaran pokir sekalipun membela DPR Aceh. 

"Tentunya jika akhirnya DPRA tidak menuntaskan hal ini, maka publik akan melihat bahwa DPRA bukanlah perwakilan rakyat yang sesungguhnya mampu menjaga marwah kelembagaannya, namun hanya membuat skema dan jurus untuk meningkatkan nilai tawar. Kita harap ini tidak terjadi," ujarnya.

Refan melanjutkan, untuk meningkatkan kepercayaan publik akan eksistensi lembaga perwakilan rakyat maka sudah sepatutnya DPR Aceh tak surut selangkah pun membuktikan bahwa kebenaran yang diperjuangkan memang benar adanya bukan mengada-ada dan sandiwara belaka.

"Sikap para wakil rakyat kali ini akan jadi tolak ukur, Marwah para wakil rakyat tengah dipertaruhkan. Apakah akan berakhir dengan pembuktian atau akan berakhir dengan kedip-kedipan dan bisik-bisikan,"sebutnya.

Masih kata Refan, jika DPR Aceh tidak menuntaskan apa yang telah dihembuskan ke publik, maka publik dikhawatirkan akan mengambil kesimpulan bahwa memang situasi kali ini sengaja diciptakan tak lebih untuk memastikan bagi-bagi kue pembangunan.

"Kita juga tidak ingin jika istilah "bagi mie wayang, bagi tikoh nyawong (bagi kucing bersenda, bagi tikus nyawa)" yang ujung-ujungnya sandiwara para petinggi dan rakyat jadi korbannya. Kita tidak ingin itu terjadi, DPR Aceh harus benar-benar bersikap tegas dalam hal ini," ucapnya.

KPA menilai kondisi saat ini bisa jadi ibarat buah simalakama. Disatu sisi jika pemakzulan tidak atau belum disetujui hingga akhir tahun ini maka tak menutup kemungkinan APBA 2021 akan ditetapkan melalui Pergub,  bahkan kalau ini belum juga tuntas hingga akhir 2021, maka tak menutup kemungkinan pula sampai 2022 APBA akan berlangsung Pergub, intinya alokasi Pikir bisa jadi nihil.

"Di sini Publik akan melihat tingkat istiqomah para wakilnya," jelasnya.

Di lain sisi pula, jika negosiasi dilakukan, posisi tawar dan bergaining ditingkatkan, apakah Plt. Gubernur Aceh akan mengakomodir, bisa jadi iya.

"Jika negosiasi dilakukan dan proses hingga pemakzulan tak berjalan bisa jadi penilaian publik ke DPRA semakin miris dan marwah lembaga semakin tak karuan di mata publik.

"Jika dilanjutkan dengan skema diakhir berdamai dengan dalih tertentu katakan saja kondisi Covid-19 tanpa sebagainya, maka itu juga akan jadi bagian penilaian publik terhadap para wakil rakyat. Akankah DPR Aceh konsisten atau justeru menelanjangi apa yang telah digalangnya dari masyarakat yakni kepercayaan," paparnya.

DPRA akan pertaruhkan nama baik dan marwah di satu sisi, atau pertaruhkan nihilnya alokasi anggaran pokir atau aspirasi. Jadi, semua akan ada konsekuensinya, sungguh simalakama bagi para wakil rakyat namun setiap sikap dan langkah DPRA, masyarakat akan menilainya,"katanya.

KPA berharap wakil rakyat Aceh adalah orang-orang terbaik yang Istiqomah dan tidak mengorbankan rakyat dengan kisah sandiwara.

"Mari kita berdo'a, semoga wakil kita di legislatif tidak termasuk ke dalam golongan Politisi kreuh-kreuh bu kraak, watee keunong ie, ka leumoh,"tutupnya.

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh Leontura. Diberdayakan oleh Blogger.