Kesenjangan Pembangunan Manusia Antar Kabupaten dan Kota di Aceh Masih Tinggi

Banda Aceh – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh masih rendah dibandingkan dengan rata-rata IPM Nasional. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menyebutkan kesenjangan pembangunan manusia antar Kabupaten dan Kota masih tinggi di Aceh.

Demikian disampaikan Dahlan Jamaluddin pada sidang paripurna Penyampaian Pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRA terhadap Raqan Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021, pada Jum’at (27/11/2020).  

Dahlan yang merupakan ketua DPRA itu juga mengatakan, jumlah penduduk miskin juga masih sangat tinggi sekitar 9,8 persen angka rata-rata nasional dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Saat ini, penduduk miskin di Aceh berjumlah 815 ribu orang atau 14,99 persen, meningkat dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 810 ribu orang.

Menurutnya, BPS juga mencatat, saat ini angka pengangguran di Aceh mencapai 136 ribu orang atau 5,42 persen. Aceh berada pada posisi terendah nomor dua diwilayah Sumatera dalam persoalan angka kemiskinan dan angka pengangguran.

Dahlan berharap APBA ini harus menjawab persoalan-persoalan yang saat ini masih dialami oleh kita bersama. Anggaran yang jumlahnya 16 triliun lebih harus dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Dalam penggunaannya juga harus betul-betul dilaksanakan dengan memenuhi aspek administrasi, dan menjaga kualitas mutu serta tepat sasaran.

Dalam penyampaian pendapat Banggar yang diwakili Drs. Abdurrahman Ahmad meminta Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk memberikan beberapa penjelasan pelaksanaan anggaran tahun 2019 dan 2020. Demikian juga halnya dengan usulan dan pelaksanaan APBA 2021 agar tidak keluar dari visi-misi Gubernur Aceh periode 2017-2022.

Sementara itu, pada malam dihari yang sama Gubernur Aceh memberikan jawaban terhadap pendapat Banggar DPRA tersebut. Nova Iriansyah juga mengatakan akan memperhatikan pendapat, usul dan saran itu dalam menyusun dokumen R-APBA tahun anggaran 2021, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nova menambahakan, bahwa pada dasarnya Pemerintah Aceh sependapat dengan Banggar DPRA bahwa APBA tahun anggaran 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya untuk pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022.