Terkait Pengisian Wagub Aceh; Pengamat Politik Dr. Effendi Hasan, M.A; Partai Pengusung Aneh dan Seperti Tak Berenergi
Banda Aceh – Dr. Effendi Hasan, M.A, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menilai partai pengusung aneh dan seperti tak berenergi. ” Saya lihat, partai politik seperti tidak ada energi seharusnya pengisian kekosongan wakil bubernur harus direspon dengan cepat, katanya.
”Masalah pengisian kursi wakil gubernur saja melempem seperti ini, apalagi
masalah Pilkada tahun 2022 yang harus membangun komukasi politik dengan
Jakarta, lebih parah lagi, ini kan aneh partai pengusung”, katanya kepada
koranaceh.net, Selasa 2 Maret 2021 di Banda Aceh.
Menurut pengamat politik itu, keberadaan wakil gubernur itu wajib untuk membantu gubernur karena tidak mungkin gubernur sanggub sendiri
memimpin 23 Kabupaten/Kota. Mesti ada wagub yang membantu meringankan tugas-tugas
gubernur, katanya.
”Selama ini gubernur menghandle sendiri tugas-tugas memimpin daerah dan
banyak kelemahannnya. jadi dalam hal ini
menurut saya partai pengusung itu harus cepat mengambil inisiatif ini tidak
perlu berlama-lama lagi”, tandasnya.
Sangat penting adanya wakil gubernur, pertama untuk membantu gubernur
dalam menjalankan roda pemerintahan yang lebih efektif, tidak mungkin gubernur
bisa menjalankan sendiri dan pasti tidak efektif, kalau cuma gubernur sendiri karena
banyak tugas yang harus di lakukan seharusnya berbagi peran, katanya.
”Dengan adanya pembagian peran dengan wagub, misalnya internal atau lokal itu urusan wagub sedangkan
persoalan eksternal misalnya di Jakarta itu urusan gubernur itu kan lebih
efektif”, ujarnya.
Menyangkut figur wakil gubenur, Efendi Hasan enggan masuk ke ranah itu,
karena kewenangan partai pengusung ”Kan sudah ada beberapa kandidat yang
diusung oleh PNA, sekarang tinggal difinalkan, jangan
terkesan terus menunggu entah apa dan seperti tidak ada inisiatif dari partai
pengusung sedangkan ini kan kesempatan
besar bagi partai pengusung untuk memilih dua orang untuk diajukan ke DPR”, tandasnya.
Terkait Pilkada, menurut Efendi Hasan, karena sudah diatur dalam UUPA harus
direspon dengan cepat , terutama adalah membangun komunikasi politik dengan
Jakarta, tapi kembali lagi, saya lihat agak aneh ini, sikap-sikap dari para elit
termasuk tokoh-tokoh partai seperti tidak ada energi untuk merespon perkembangan
politik hari ini.[&]
Tidak ada komentar