Terkait Pengisian Wagub Aceh; Pengamat Politik Dr. Effendi Hasan, M.A; Partai Pengusung Aneh dan Seperti Tak Berenergi

 

Banda Aceh –  Dr. Effendi Hasan, M.A, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menilai partai pengusung aneh dan seperti tak berenergi. ” Saya lihat, partai politik seperti tidak ada energi seharusnya pengisian kekosongan wakil bubernur harus direspon dengan cepat, katanya.

”Masalah pengisian kursi wakil gubernur saja melempem seperti ini, apalagi masalah Pilkada tahun 2022 yang harus membangun komukasi politik dengan Jakarta, lebih parah lagi, ini kan aneh partai pengusung”, katanya kepada koranaceh.net, Selasa 2 Maret 2021 di Banda Aceh.

Menurut pengamat politik itu, keberadaan wakil gubernur itu wajib untuk membantu gubernur karena tidak mungkin gubernur sanggub sendiri memimpin 23 Kabupaten/Kota. Mesti ada wagub yang membantu meringankan tugas-tugas gubernur, katanya.

”Selama ini gubernur menghandle sendiri tugas-tugas memimpin daerah dan banyak kelemahannnya.  jadi dalam hal ini menurut saya partai pengusung itu harus cepat mengambil inisiatif ini tidak perlu berlama-lama lagi”, tandasnya.

Sangat penting adanya wakil gubernur, pertama untuk membantu gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan yang lebih efektif, tidak mungkin gubernur bisa menjalankan sendiri dan pasti tidak efektif, kalau cuma gubernur sendiri karena banyak tugas yang harus di lakukan seharusnya berbagi peran, katanya.

”Dengan adanya pembagian peran dengan wagub, misalnya internal atau lokal itu urusan wagub sedangkan persoalan eksternal misalnya di Jakarta itu urusan gubernur itu kan lebih efektif”, ujarnya.

Menyangkut figur wakil gubenur, Efendi Hasan enggan masuk ke ranah itu, karena kewenangan partai pengusung ”Kan sudah ada beberapa kandidat yang diusung oleh PNA, sekarang tinggal difinalkan, jangan terkesan terus menunggu entah apa dan seperti tidak ada inisiatif dari partai pengusung sedangkan ini kan  kesempatan besar bagi partai pengusung untuk memilih dua orang untuk diajukan ke DPR”, tandasnya.

Terkait Pilkada, menurut Efendi Hasan, karena sudah diatur dalam UUPA harus direspon dengan cepat , terutama adalah membangun komunikasi politik dengan Jakarta, tapi kembali lagi, saya lihat agak aneh ini, sikap-sikap dari para elit termasuk tokoh-tokoh partai seperti tidak ada energi untuk merespon perkembangan politik hari ini.[&]