Langkah Menteri PKP Wujudkan Program Tiga Juta Rumah di Tengah Keterbatasan Anggaran

Menteri PKP, Maruar Sirait

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan rencana anggaran untuk membangun rumah pada tahun 2025 sebesar Rp 5,07 triliun. Ia menyadari bahwa anggaran ini tergolong kecil untuk merealisasikan program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Buat IKN 2025 total sekitar Rp 1,2 triliun, berarti paling sekitar Rp 3,5 triliun untuk rumah. Saya mau menyampaikan data-data itu, tapi apakah saya menyerah?" ujar Maruarar dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, menegaskan komitmennya untuk terus berjuang merealisasikan program tersebut. Salah satu langkah yang diambilnya adalah melakukan efisiensi pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP. Ia mengusulkan pembentukan Dirjen khusus untuk urusan rumah desa dan perkotaan, agar prosesnya lebih terfokus.

"Jadi nggak usah lintas-lintas lagi. Saya mau Dirjen Desa jadi urusan deal sama desa mulai dari perencanaan, pembiayaan, selesai semua," ungkapnya.

Selain itu, Maruarar berencana membeli bahan baku untuk pembangunan rumah, seperti semen, dengan harga lebih murah. Ia berencana melakukannya dengan membeli dalam jumlah besar agar mendapatkan diskon yang lebih tinggi.

"Setuju nggak kalau saya langsung deal dengan pabrik-pabrik supaya harganya turun, supaya kita bisa efisien, supaya harga rumah juga bisa turun," tambahnya.

Dalam upaya memastikan program penyediaan perumahan berjalan optimal, Maruarar ingin mengutamakan keterbukaan informasi kepada publik. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk merealisasikan program tiga juta rumah yang dijanjikannya saat kampanye. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa pemerintah berencana membangun dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta unit apartemen di perkotaan.

Program ini bertujuan untuk menjamin penyediaan hunian berkualitas dan terjangkau, serta sanitasi yang baik, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, generasi milenial, dan generasi Z.

Diharapkan program ini dapat mengurangi angka backlog perumahan, yaitu kesenjangan antara total hunian yang dibangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan pada 2010 tercatat mencapai 13,5 juta unit. Namun, pada tahun 2023, angka ini hanya berkurang tipis menjadi 12,7 juta unit, dengan penurunan hanya sekitar 800 ribu unit atau 6 persen dalam periode tiga belas tahun.

 

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh Leontura. Diberdayakan oleh Blogger.