Aceh Tak Perlu Tambah Aparat Keamanan

Banda Aceh - Provinsi Aceh, dengan status otonomi khususnya, memiliki dinamika politik yang unik dan kompleks. Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada tanggal 27 November 2024, isu keamanan kembali menjadi perbincangan masyarakat, apalagi setelah anggota DPR - RI dari Partai Golkar, Syamsul Bahri bin Amiren alias Tiong meminta tambahan aparat keamanan untuk mengamankan Pilkada.

Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, dalam wawancaranya dengan media menunjukkan optimisme bahwa Aceh menjelang Pilkada tetap dalam keadaan kondusif. Ia mengemukakan bahwa tidak diperlukan penambahan pasukan pengamanan, kecuali untuk keperluan kenduri yang banyak dilaksanakan di Aceh selama musim Maulid Nabi Muhammad, katanya berseloroh, saat menghadiri Maulid Nabi Muhammad di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Rabu, 20 November 2024.

Pernyataan Gubernur Safrizal mencerminkan keyakinan bahwa aparat keamanan yang ada saat ini sudah cukup untuk menjaga stabilitas selama proses Pilkada, yang tentunya akan sangat penting untuk memastikan suasana yang damai di tengah masyarakat.

“Kita percaya terhadap kemampuan aparat keamanan yang ada di Aceh saat ini, mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban pilkada”, kata Safrizal.

Ia menegaskan Insya Allah, Pilkada akan berlangsung dengan damai, dah semua pihak harus saling menghormati dan mematuhi aturan yang berlaku, katanya.

Syamsul Bahri bin Amiren, anggota DPR RI dari Partai Golkar, sebelumnya menyatakan adanya peningkatan suhu politik yang signifikan di Aceh. Dalam pandangannya, situasi politik yang bergerak dinamis ini menuntut adanya langkah proaktif, termasuk menambah jumlah aparat keamanan di seluruh wilayah Aceh.

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh Leontura. Diberdayakan oleh Blogger.