Dorong Industri Sawit Berkelanjutan, Pemerintah Siapkan Kebijakan Baru untuk Tingkatkan Daya Saing

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam konferensi tahunan The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook, Kamis (7/11/2024). (Foto: gapki.id)

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya untuk mendorong industri kelapa sawit yang berkelanjutan, efisien, dan kompetitif di kancah global. Sebagai produsen minyak sawit terbesar, Indonesia menyumbang sekitar 23% dari produksi minyak nabati dunia dan 58% dari minyak sawit global. Dengan peran yang sangat strategis ini, pemerintah berupaya memastikan kelapa sawit dapat mendukung ekonomi nasional sekaligus mematuhi standar lingkungan internasional.

“Kebijakan pangan dan energi Indonesia berfokus pada swasembada, mengurangi ketergantungan impor, serta memastikan keberlanjutan demi ketahanan ekonomi dan tujuan lingkungan hidup,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam konferensi tahunan The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook pada Kamis, 7 November 2024.

Airlangga menambahkan bahwa kebijakan pangan Indonesia memprioritaskan kemandirian pangan melalui penguatan produksi dalam negeri, terutama untuk komoditas penting seperti beras, kedelai, dan minyak sawit. Di sektor energi, pemerintah akan terus mendukung biodiesel berbasis sawit dengan kebijakan B35 yang akan ditingkatkan menjadi B40 pada tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendukung energi terbarukan.

Selain itu, strategi pemerintah meliputi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bertujuan membantu petani kecil meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Sejak 2017, program PSR telah menjangkau lebih dari 360.000 hektar perkebunan dan memberikan manfaat kepada 158.000 petani kecil di seluruh Indonesia. 

Langkah lain yang diambil pemerintah adalah memperkuat praktik pertanian ramah lingkungan serta mendorong penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai bagian dari komitmen pada kelapa sawit berkelanjutan.

Namun, di tengah upaya ini, industri kelapa sawit Indonesia tetap menghadapi tantangan besar, terutama terkait tekanan eksternal atas isu lingkungan. Kebijakan European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR), misalnya, seringkali memunculkan kritik terhadap industri kelapa sawit Indonesia.

Pemerintah berharap konferensi ini dapat menjadi ajang bagi Indonesia untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap standar keberlanjutan dan membuktikan bahwa produksi minyak sawit dapat dilakukan tanpa merusak lingkungan. “Kami optimis bahwa Indonesia mampu meningkatkan produksi dan produktivitas minyak sawit secara signifikan di tahun-tahun mendatang,” tutup Airlangga.

Dengan strategi ini, pemerintah berharap Indonesia tetap menjadi pemain kunci di pasar minyak sawit global, sekaligus menunjukkan komitmen nyata terhadap praktik industri yang berkelanjutan.

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh Leontura. Diberdayakan oleh Blogger.