Ketua Komisi 1 DPRA: Aparatur Pemerintahan Harus Netral di Pilkada Aceh

 

Ketua Komisi 1 DPRA, Tgk. Muharuddin. (Foto: Ist).

Ketua Komisi 1 DPRA, Tgk. Muharuddin, mengingatkan aparatur pemerintahan di Aceh untuk menjaga netralitas dalam Pilkada 2024.

Banda Aceh - Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk. Muharuddin, mengingatkan aparatur pemerintahan di Aceh untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis selama pelaksanaan Pilkada 2024. Pesan ini khususnya ditujukan kepada Penjabat (Pj) Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota se-Aceh.

"Bekerjalah sesuai tugas dan fungsi Anda sebagai aparatur negara. Kami menerima laporan dari masyarakat terkait oknum ASN tertentu yang mencoba bermain politik praktis dan bertindak di luar kewenangannya dengan mendukung salah satu pasangan calon," kata Tgk. Muharuddin di Banda Aceh, Jumat (29/11/2024).

Ia menegaskan tidak akan segan melanjutkan laporan semacam itu kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jika ditemukan bukti kuat. "Jika ditemukan bukti, maka temuan ini akan kami teruskan ke pihak terkait atau ke Kemendagri," tegasnya.

Tgk. Muharuddin juga meminta penyelenggara pemilu di Aceh untuk bekerja secara profesional sesuai aturan yang berlaku. "Jika ada laporan mengenai penyelenggara yang bermain curang, kami tidak akan ragu meneruskan masalah ini ke aparat penegak hukum," ujarnya.

Selain itu, Tgk. Muharuddin mengharapkan TNI/Polri di Aceh menjaga netralitas demi terciptanya pemilu yang damai dan bermartabat.

Ucapan Selamat kepada Mualem-Dek Fadh

Sebagai Ketua Komisi 1 DPRA sekaligus pengurus DPP Partai Aceh, Tgk. Muharuddin mengucapkan selamat atas kemenangan sementara pasangan calon Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh), yang berdasarkan real count KPU meraih lebih dari 53 persen suara.

"Kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Aceh dan perlu mendapat pengawalan ketat dari seluruh elemen masyarakat," ungkap Tgk. Muharuddin.

Ia mengimbau seluruh pendukung Mualem-Dek Fadh untuk tidak merayakan kemenangan secara berlebihan. "Mari kita sambut kemenangan ini dengan sikap tenang dan tetap fokus mengawal suara mulai pleno di kecamatan, kabupaten/kota, hingga pleno KIP Provinsi," ujarnya.

Tgk. Muharuddin menyoroti kabupaten/kota seperti Pidie, Bireuen, Pidie Jaya, Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dan Langsa sebagai wilayah yang rawan kecurangan atau penggelembungan suara.

Atas kemenangan ini, ia menyampaikan apresiasi kepada partai pendukung, tim pemenangan, relawan, serta masyarakat Aceh yang telah memberikan kepercayaan kepada Mualem-Dek Fadh untuk memimpin Aceh lima tahun ke depan. "Mari bersama mewujudkan Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan," pungkasnya.