 |
| Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat di wawancarai awak media. (Foto: E-Media DPR RI). |
DPR memastikan penerapan multitarif PPN pada Januari 2025 sesuai dengan UU HPP tanpa perlu revisi. Skema ini membagi tarif PPN berdasarkan jenis barang dan kondisi ekonomi masyarakat.
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad,
memastikan bahwa penerapan multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan
berlaku mulai Januari 2025 tidak memerlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Dasco
menegaskan bahwa angka multitarif tersebut masih berada dalam rentang yang
diatur oleh Pasal 7 ayat (3) UU HPP, yaitu antara 5 persen hingga 15 persen.
“Sebenarnya ‘kan itu bukan, tidak perlu (revisi UU HPP)
karena ‘kan kenaikan itu ‘kan (masih masuk) range antara 5%-15%, ‘kan
gitu,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR, Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Dasco menyebutkan bahwa kebijakan multitarif PPN merupakan
hasil kesepakatan DPR dengan Presiden Prabowo Subianto, dengan mempertimbangkan
kondisi ekonomi masyarakat.
Kesepakatan tersebut kemudian dikoordinasikan
dengan kementerian teknis terkait, khususnya Kementerian Keuangan, sebelum
diumumkan secara resmi oleh pemerintah.
“Ya sebenarnya ada kesamaan pendapat, pada waktu kami
(DPR) mengusulkan (multitarif PPN), ternyata presiden juga mempunyai pikiran
yang sama gitu lho, sehingga ini kemudian bisa langsung kita
koordinasikan,” jelas Dasco.
Skema Multitarif PPN
Penerapan multitarif PPN dirancang sebagai jalan tengah
antara perintah UU HPP mengenai tarif PPN sebesar 12% dengan kondisi ekonomi
masyarakat saat ini. Dasco menjelaskan, DPR akan terus memantau pelaksanaan
kebijakan ini untuk memastikan efektivitasnya.
“Ini ‘kan kita coba simulasikan dulu di tahun ini,
karena ‘kan menurut ketentuan undang-undang ‘kan memang harus naik (tarif PPN).
Tetapi dalam situasi ekonomi dan kondisi pada saat ini ‘kan kita tentunya tahu
bahwa tidak mungkin kita menaikkan semua ke 12%,” kata Dasco.
Multitarif PPN akan dibagi menjadi tiga kategori:
- Barang
yang Tidak Dikenakan PPN: Meliputi bahan makanan, UMKM, transportasi,
pendidikan, kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, serta listrik dan air
bersih di bawah 6.600 VA. - Barang
dengan Tarif PPN 11%: Barang-barang yang tidak termasuk kategori
barang mewah. - Barang
dengan Tarif PPN 12%: Barang-barang yang sebelumnya dikenakan Pajak
Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
Menurut laman resmi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian
Keuangan, barang mewah yang dikenakan PPN 12% meliputi:
- Kendaraan
bermotor, kecuali untuk ambulans, kendaraan jenazah, pemadam kebakaran,
tahanan, atau angkutan umum. - Hunian
mewah seperti rumah, apartemen, dan kondominium. - Pesawat
udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. - Balon
udara. - Peluru
senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. - Kapal
pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha
pariwisata.
Dasco menambahkan, DPR akan terus mengawasi implementasi
multitarif PPN ini untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan
utama, yakni menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendapatan negara dan daya
beli masyarakat.
