Hendri Satrio: Dinamika Politik Indonesia Akan Semakin Memanas di Tahun 2025

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM-SI menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat 27 Desember 2024. Aksi tersebut menolak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. (Foto: viva.co.id/M. Ali Wafa).

Tahun 2025 diprediksi akan diwarnai dengan dinamika politik yang memanas, terutama pada kuartal pertama. Berbagai isu utama seperti tarif pajak baru, Kongres PDI Perjuangan, dan evaluasi kinerja kabinet Prabowo Subianto menjadi sorotan.

Jakarta - Tahun 2025 diprediksi menjadi tahun penuh tantangan bagi politik Indonesia. Berbagai isu mulai dari kenaikan tarif pajak, Kongres PDI Perjuangan, hingga evaluasi 100 hari kinerja kabinet Prabowo Subianto diperkirakan akan memanaskan dinamika politik pada kuartal pertama tahun depan. 

Analis komunikasi politik Hendri Satrio memberikan pandangannya mengenai berbagai isu yang akan menjadi sorotan utama masyarakat.

Isu Tarif Pajak Baru Sebesar 12 Persen

Hendri mengungkapkan bahwa rencana pemerintah untuk menerapkan tarif pajak baru sebesar 12 persen menjadi salah satu isu yang paling hangat dibicarakan. Hingga kini, rincian barang dan jasa yang akan dikenakan tarif pajak tersebut belum jelas, menimbulkan spekulasi di masyarakat dan pelaku usaha.

“Doa pertama kita adalah semoga tidak juga diikuti dengan penyesuaian atau kenaikan harga bahan pokok akibat kenaikan tarif pajak ini. Memang, kalau dikatakan barang mewah, harapannya tidak menyinggung harga sembako, air, dan lainnya,” kata Hensa, Minggu, 29 Desember 2024.

Ia juga menambahkan, jika pajak 12 persen diterapkan pada hal-hal kecil seperti QRIS dan e-Toll, maka hal tersebut dapat memengaruhi harga kebutuhan masyarakat lainnya. Pemerintah, lanjutnya, mencoba meredam potensi gejolak dengan program makan bergizi gratis. “Hal ini terlihat sebagai bentuk ganti rugi atas kenaikan pajak tersebut. Cara ini meniru kebijakan Pak Harto, yaitu membuat perut rakyat kenyang,” ucapnya.

Namun, ia menilai bahwa misteriusnya pembiayaan program ini menimbulkan pertanyaan, apalagi jika benar dibiayai oleh Tiongkok seperti yang santer dikabarkan. “Bila Tiongkok memberikan atau membiayai program makan siang bergizi gratis. Masyarakat pasti bertanya apa yang didapat Tiongkok dari kita. Nah, itu masih kita tunggu jawabannya,” kata Hendri.

Kongres PDI Perjuangan dan Beban Utang Pemerintah Jadi Sorotan

Kongres PDI Perjuangan yang dijadwalkan pada 10 Januari 2025 diperkirakan juga menjadi pembicaraan hangat di ranah politik. Hendri menilai, penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pencekalan terhadap Hasto dan Yasonna Laoly akan memengaruhi jalannya kongres.

“Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dan pencekalan ke luar negeri untuk Mas HK dan Yasonna Laoly tentu akan membuat Kongres PDI Perjuangan 10 Januari menghangat,” ujar Hendri.

Selain itu, kongres ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi posisi partai menjelang pemilihan umum mendatang. Hensa menyebut absennya Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya disebut sebagai kader terbaik PDI Perjuangan, dalam kongres kali ini akan menjadi perhatian utama. “Yang ditunggu-tunggu adalah pidato Megawati Soekarnoputri dan apakah akan ada penggantian Sekretaris Jenderal menggantikan Hasto,” tambahnya.

Ia juga menyoroti tantangan ekonomi, terutama jatuh tempo pembayaran utang pemerintah yang mencapai Rp800 triliun pada 2025. Ia menilai hal ini menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan penyesuaian pajak dan langkah ekonomi lainnya.

“Jatuh tempo pembayaran utang pemerintah Indonesia sekitar Rp800 triliun mungkin menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan penyesuaian pajak dan kebijakan lainnya,” jelas Hensa.

Meskipun berbagai tantangan membayangi, Hensa mengajak masyarakat untuk tetap optimis menghadapi 2025. “Kita berdoa semoga Indonesia lebih baik, kehidupan kita lebih sejahtera di 2025,” pungkasnya.

Sumber: Media Indonesia