Kepala Bappeda Aceh Jadi Pj Bupati, Transisi Pemerintahan Terhambat
![]() |
Usman Lamreung. (Foto: Ist). |
Pascapilkada Aceh 2024, pemerintahan transisi di bawah Pj Gubernur Safrizal dihadapkan pada tantangan sinkronisasi program pembangunan. Pengamat mendesak penunjukan Plh Kepala Bappeda demi kelancaran transisi pemerintahan.
Banda Aceh - Pengamat politik dan Pemerintahan,
Dr Usman Lamrueng mengatakan, Setelah pelaksanaan Pilkada Aceh 2024, situasi
politik di provinsi yang kaya akan budaya dan sejarah ini terus bergerak dengan
sangat dinamis.
Saat ini, katanya kepada koranaceh.net, Kamis 26 Desember
2024, di Banda Aceh, masyarakat Aceh tengah menunggu penetapan dan pelantikan
gubernur serta wakil gubernur yang terpilih secara definitif.
“Proses ini tidak hanya menjadi momen penting dalam sejarah
politik daerah, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi pemerintahan transisi
di bawah Pj Gubernur Safrizal”, tambahnya.
Menurut Usman Lamreung, Salah satu tantangan utama yang
dihadapi oleh pemerintah transisi adalah bagaimana memastikan integrasi dan
sinergi antara program pembangunan yang telah dirumuskan untuk tahun 2025
dengan visi serta misi yang akan dijalankan oleh pemerintah baru yang
dijadwalkan dilantik.
Penting bagi pemerintah transisi untuk bekerja secara
efisien dan efektif dalam melakukan penyesuaian, sehingga perangkat pembangunan
yang ada dapat dilanjutkan tanpa adanya hambatan yang signifikan, katanya.
Komunikasi menjadi kunci dalam menjalankan tugas ini. Pj
Gubernur Safrizal perlu menjalin dialog yang konstruktif dengan pasangan
gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Kerjasama ini harus dibangun untuk menyelaraskan
program-program yang akan diambil dalam periode mendatang, memastikan bahwa
kebutuhan dan aspirasi rakyat Aceh tidak terabaikan.
Dikatakan, keberlangsungan program pembangunan yang dapat
merespon tantangan dan peluang secara efektif akan tercapai.
Namun, dalam praktiknya, proses koordinasi ini terhambat
oleh pengangkatan Kepala Bappeda saat ini sebagai Pj Bupati Pidie Jaya.
Keputusan ini berpotensi menciptakan celah dalam komunikasi
dan kolaborasi antara pemerintahan transisi dan tim calon gubernur serta wakil
gubernur terpilih.
Hal ini menjadi permasalahan yang sangat perlu dicari
solusinya agar proses sinkronisasi visi dan misi tidak terhambat.
Oleh karena itu, sangat mendesak bagi Pj Gubernur untuk
segera mengangkat Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bappeda, pinta Usman Lamreung.
Penunjukan Plh ini tidak hanya penting untuk menjaga kelangsungan komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan strategis dalam mengkoordinasikan kebutuhan pembangunan yang harus dihadapi oleh pemerintahan mendatang.
Dengan adanya Plh Kepala Bappeda, diharapkan setiap program
dan rencana kerja yang diformulasikan dapat selaras, sehingga transisi
pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar.
Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah transisi di bawah
Pj Gubernur Safrizal harus menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan
visioner.
Melalui langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang solid,
Aceh diharapkan dapat beranjak maju dengan memanfaatkan potensi yang ada, serta
menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
“Tantangan yang ada dapat dijadikan sebagai peluang untuk
membangun Aceh yang lebih baik, mengantarkan masyarakat ke arah perubahan yang
positif dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang lebih inklusif dan
berkelanjutan” imbuh Usman Lamreung.
Sangat diharapkan komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait dapat terwujud, demi tercapainya cita-cita bersama untuk kesejahteraan Aceh ke depan. Demikian Usman Lamreung.[]
Tidak ada komentar