Pembangunan IKN Tidak 100 Persen Sesuai Jadwal, Pemerintah Fokus Cari Investor
![]() |
Menteri PU Dody Hanggodo. (Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar) |
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak sepenuhnya sesuai jadwal. Menteri PU Dody Hanggodo ungkap prioritas pemerintah berubah. Proyek ini butuh dana Rp 466 triliun dengan 80 persen dari non-APBN.
Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak sepenuhnya berjalan sesuai jadwal.
Perubahan prioritas pemerintah menjadi salah satu penyebab utama, termasuk fokus pada program swasembada pangan yang membutuhkan perhatian Kementerian PU dalam menjamin ketersediaan air untuk lahan persawahan.
“Lambat sekali, ya enggak. Sekadar mundur dikit. Prioritas saja yang berbeda,” ujar Dody yang dikutip dari tempo.co, pada Jumat (6/12/2024).
Selain itu, Dody menyebut perlambatan juga disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Pemerintah kini tengah aktif mencari investor untuk mendukung pendanaan pembangunan IKN.
“Duitnya kan terbatas. Kami lagi cari duit. Kalau ada yang mau membangun, dengan senang hati, monggo,” tambahnya.
Saat ini, pemerintah memprioritaskan penyelesaian pembangunan infrastruktur inti, seperti gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar ketiga lembaga tersebut dapat segera berkantor di IKN.
Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan mulai berkantor di ibu kota baru pada 17 Agustus 2028, atau paling lambat pada 17 Agustus 2029.
Proyek pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun, dengan porsi 20 persen dari APBN dan 80 persen dari non-APBN.
Namun, hingga Oktober 2024, investasi yang berhasil masuk baru mencapai Rp 58 triliun dari target investasi 2024 sebesar Rp 100 triliun.
Usulan Tambahan Anggaran Rp 14,87 Triliun
Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, pada Selasa (3/12/2024) lalu, Dody mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 14,87 triliun untuk mendukung pembangunan IKN.
Rincian anggaran tersebut meliputi Rp 9,9 triliun untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, yang akan digunakan untuk pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, serta duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Kemudian Rp 4,97 triliun untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang dialokasikan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Meski tantangan terkait pendanaan dan prioritas menjadi penghambat, pemerintah optimistis bahwa proyek ini dapat tetap berjalan.
“Kami akan terus mencari solusi agar pembangunan dapat selesai sesuai rencana,” kata Dody.
Dengan dana besar yang dibutuhkan dan upaya mencari investasi, pemerintah berharap dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.[]
Tidak ada komentar