Ratusan Warga Aceh Datangi Kantor Gubernur Akibat Hoaks Bantuan Pemerintah

Ratusan warga mendatangi kantor gubernur akibat informasi hoaks tentang bantuan. Kepala Biro Administrasi Setda Aceh menegaskan mekanisme bantuan resmi hanya diumumkan melalui saluran terpercaya.

Banda Aceh - Ratusan warga Aceh memadati kantor Gubernur Aceh pada Senin pagi, 30 Desember 2024, dengan harapan menerima bantuan yang ternyata tidak pernah dijanjikan pemerintah. Informasi keliru yang menyebar luas memicu kedatangan mereka. Pemerintah Aceh dengan tegas mengklarifikasi bahwa isu tersebut adalah hoaks.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang telah datang sejak pagi. “Kami mohon maaf kepada masyarakat yang telah datang ke kantor gubernur Aceh sejak pagi tadi. Entah dari mana beredar informasi adanya bantuan dari pemerintah Aceh, yang pasti informasi itu keliru dan hoaks,” ujar Akkar Arafat di Banda Aceh.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, S.STP, M.Si. (Foto: Ist).

Ia menjelaskan bahwa proses penganggaran bantuan dilakukan secara ketat melalui pembahasan dengan DPR Aceh dan disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, bantuan mendadak di akhir tahun tanpa landasan anggaran resmi tidak mungkin dilakukan.

Akkar menambahkan bahwa jika ada bantuan yang diberikan, pengumuman akan dilakukan melalui saluran resmi. “Misalnya, beberapa waktu lalu Pj Gubernur Aceh mengumumkan penerima bantuan rumah layak huni yang akan dibangun oleh Dinas Perkim Aceh pada tahun 2025. Itu dilakukan melalui skema pengumuman terbuka dan media resmi,” jelasnya.

Proposal bantuan yang baru diajukan, menurut Akkar, akan diverifikasi pada awal tahun 2025 dan diusulkan untuk anggaran tahun 2026.

Pemerintah Aceh juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap informasi yang beredar tanpa sumber jelas. “Penting bagi masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat keputusan,” ujar Akkar.

Akkar berharap klarifikasi ini bisa meluruskan kebingungan masyarakat dan mencegah penyebaran informasi palsu. “Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang telah datang ke sini. Kami berharap penjelasan ini dapat meluruskan kebingungannya dan menghindarkan masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak benar,” katanya.

Melalui insiden ini, pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk transparan dalam pengelolaan bantuan dan penyebaran informasi. Masyarakat diimbau hanya mengacu pada saluran resmi agar tidak terjebak dalam hoaks yang dapat merugikan.


Sumber: humas.acehprov.go.id

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh Leontura. Diberdayakan oleh Blogger.