Lima Strategi Pemerintah Aceh untuk Pengentasan Kemiskinan di 2025
![]() |
Kepala Bappeda Aceh, T. Ahmad Dadek. (Foto: Ist). |
Pemerintah Aceh menyiapkan lima strategi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada 2025. Apa saja strateginya?
Banda Aceh - Pemerintah Aceh telah menyiapkan lima program strategis guna menanggulangi kemiskinan di tahun 2025 ini. Kelima program strategi itu pun bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan sembari meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappeda Aceh T. Ahmad Dadek, menjelaskan strategi pertama adalah dengan mengurangi pengeluaran masyarakat miskin lewat program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, pembangunan rumah layak huni bagi dhuafa, serta bantuan ekonomi lainnya. “Program ini diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujarnya dalam keterangan yang diterima koranaceh.net pada Jumat, 3 Januari 2025.
Strategi kedua, kata dia, berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelatihan kerja. Untuk strategi ketiga, pemerintah Aceh akan mengendalikan kebutuhan pokok dengan operasi pasar dan melaksanakan kegiatan pasar murah. "Dengan begitu, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok yang disubsidi pemerintah," jelasnya.
Langkah keempat, ia melanjutkan, adalah meminimalisir ekonomi biaya tinggi dengan membangun jalan yang menghubungkan lintasan provinsi dan daerah terpencil, sehingga menciptakan konektivitas yang lebih baik. Strategi terakhir adalah bantuan untuk penanganan bencana.
Menurutnya, bencana juga dapat berkontribusi pada peningkatan kemiskinan. “Bencana juga menyumbang kemiskinan, jadi kita ada kegiatan bantuan darurat bencana dan pasca bencana. Bisa dalam bentuk modal usaha bagi korban bencana,” terang T. Ahmad Dadek.
Target pengurangan angka kemiskinan yang ditetapkan adalah sebesar 0,5 persen. Saat ini, angka kemiskinan di Aceh mencapai 14,23 persen atau sekitar 804.530 orang. “Target pengurangan angka kemiskinan kita harapkan bisa turun minimal 0,5 pada 2025. Tetapi, kalau bisa satu digit, Alhamdulillah,” imbuhnya.
Ihwal pengentasan kemiskinan, ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh memiliki dua sumber data utama mengenai hal ini. Data itu bersumber pada survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Agar penerapan program-program ini jadi efektif, ia meminta kepada para kepala SKPA di Aceh harus berorientasi pada DTKS. “Jadi semua pejabat pemerintah harus fokus ke sana, karena data orang miskin sudah tersedia dalam DTKS tersebut,” tambah T. Ahmad Dadek.
Tak lupa, ia juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam program pengentasan kemiskinan ini. Soalnya, pengentasan kemiskinan tidak akan terjadi jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah saja.[]
Tidak ada komentar