 |
| Barisan depan, dari kiri: Abdullah Ali Al-Yahya dari Kuwait; Annalena Baerbock dari Jerman; Abdullatif bin Rashid al-Zayani dari Bahrain dan Abdullah bin Zayed Al-Nahyan dari UEA. (Foto: AFP/Getty Fayez Nureldine). |
Pertemuan internasional di Riyadh membahas percepatan bantuan untuk Suriah
pasca-Assad. Fokus diskusi meliputi transisi pemerintahan inklusif, tantangan
rekonstruksi, dan hubungan Turki dengan pasukan Kurdi.
koranaceh.net | Riyadh (Arab Saudi) – Para menteri dari 17 negara Timur
Tengah dan Barat berkumpul di Riyadh untuk membahas percepatan bantuan bagi
pemerintahan baru Suriah sekaligus menekan kepemimpinan sementara agar
memenuhi komitmen membentuk pemerintahan yang inklusif bagi semua agama dan
kelompok etnis.
Pertemuan pada Minggu (12/1/2025) itu berlangsung di tengah desakan
demonstran Suriah agar Barat segera mencabut sanksi ekonomi. Mereka berharap
pencabutan sanksi dapat mendorong lebih banyak pengungsi untuk kembali dari
Eropa dan negara-negara tetangga.
Amerika Serikat pekan lalu telah melonggarkan beberapa pembatasan pada bantuan
kemanusiaan darurat dan pasokan energi, yang memungkinkan Qatar mengirimkan
kapal tanker gas ke Suriah pada Minggu.
Namun, pertemuan di Riyadh ini tidak mengundang Rusia maupun Iran—dua kekuatan
eksternal dominan selama masa pemerintahan mantan diktator Suriah, Bashar
al-Assad. Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shibani, turut hadir dalam
pertemuan tersebut.
Peran Saudi dalam Rekonstruksi Suriah
Langkah Arab Saudi menjadi tuan rumah acara ini dianggap signifikan karena
menunjukkan Riyadh ingin mengambil peran utama bersama Turki dan Qatar dalam
membangun kembali Suriah. Sebelumnya, Saudi dan Turki mendukung faksi berbeda
yang menentang Assad.
Meski demikian, beberapa diplomat Barat masih ragu terhadap kesiapan pemimpin
baru Suriah, Ahmed al-Sharaa, yang juga kepala kelompok Hayat Tahrir al-Sham
(HTS). Meski Sharaa berjanji membentuk pemerintahan yang lebih luas pada
Maret, kesuksesan ofensif militer kelompoknya pada Desember diduga membuatnya
belum sepenuhnya siap menjalankan transisi.
“Sharaa mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa tantangan ini dapat
menciptakan perlawanan baru terhadap transisi,” ujar seorang sumber
diplomatik.
Dalam perkembangan positif, Sharaa dilaporkan telah bertemu dengan koalisi
oposisi politik lama, Syrian National Coalition, selama hampir tiga jam pekan
lalu.
Tantangan Menuju Transisi Demokrasi
Beberapa pihak di PBB memprediksi Suriah membutuhkan waktu tiga tahun untuk
menyusun konstitusi baru dan empat tahun untuk menyelenggarakan pemilu. Waktu
ini lebih lama dari resolusi PBB 2254, yang saat ini menjadi acuan transisi
demokrasi.
Kekhawatiran muncul terkait pengangkatan hakim di pengadilan yang dibentuk
pemerintah baru, terutama jika sebagian besar berasal dari Provinsi Idlib,
basis HTS di Suriah. Legitimasi lembaga hukum tersebut bisa dipertanyakan.
Masalah lainnya adalah integrasi faksi militer ke dalam tentara nasional
Suriah, termasuk peran pejuang asing. Qatar, yang khawatir puluhan ribu Alawit
kehilangan pekerjaan di sektor publik, telah menawarkan subsidi gaji untuk
mengurangi potensi ketegangan.
“Kita berbicara tentang ratusan ribu orang. Ini tantangan besar,” ujar sumber
diplomatik.
Diplomat Barat juga mencemaskan sikap Turki terhadap Pasukan Demokratik Suriah
(SDF) yang dipimpin Kurdi. Ankara terus menyerang SDF karena menilai kelompok
itu memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dianggap
sebagai kelompok teroris oleh Turki.
Beberapa diplomat mengkhawatirkan apakah serangan Turki terhadap SDF akan
menghancurkan peluang Sharaa untuk sukses, atau justru membantu
keberhasilannya jika SDF dikalahkan.
Sharaa sendiri berupaya mencegah desentralisasi Suriah dimanfaatkan oleh Kurdi
untuk memblokir pendapatan minyak ke pemerintah pusat atau membentuk faksi
militer terpisah dalam angkatan bersenjata nasional.
Bantuan Internasional dan Tantangan Rekonstruksi
Pertemuan Riyadh juga meninjau keputusan AS yang melonggarkan pembatasan
bantuan kemanusiaan selama enam bulan. Uni Eropa juga mempertimbangkan langkah
serupa pada akhir Januari.
Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menyatakan komitmennya untuk
mendukung rakyat Suriah. “Kami akan menyediakan tambahan €50 juta untuk
makanan, tempat tinggal darurat, dan perawatan medis,” ujarnya.
Namun, skala kerusakan dan kemiskinan di Suriah, yang diperkirakan membutuhkan
$500 miliar untuk pemulihan, membuat pemerintahan baru rentan jika euforia
pasca jatuhnya Assad berubah menjadi kekecewaan atau konflik sektarian.
Sementara itu, menteri-menteri Arab yang bertemu sebelum pertemuan dengan
diplomat Barat telah menyalurkan bantuan secara ad hoc tanpa banyak tuntutan
kepada pemerintah Suriah.
Masalah lain yang menghambat bantuan adalah status HTS yang masih dianggap
sebagai organisasi teroris, membuat bank asing sulit bekerja sama dengan bank
sentral Suriah. Presiden AS Joe Biden menyerahkan keputusan untuk mencabut
status teroris dari HTS kepada Donald Trump, sementara Sharaa menyatakan
kesiapannya untuk membubarkan organisasi tersebut.[]
Sumber: The Guardian
