 |
| Ilustrasi. |
Hamdan Budiman
*Pemred Koran Aceh
‘Pendengung’ tidak hanya sebuah metafora. Pun bukan lagi sekadar istilah untuk mereka yang menyebar isu.
koranaceh.net | Pendengung adalah fenomena akustik yang sering
kali dialami oleh banyak orang, di mana individu merasakan suara seperti
dering atau dengungan yang berasal dari dalam telinga, meskipun tidak ada
sumber suara eksternal yang dapat diidentifikasi.
Kata “Pendengung” saat ini dimaknai “Buzzer Bayaran” yang populer sejak Joko
Widodo mulai berkuasa di Indonesia dan mereka disebut influencer.
Buzzer berasal dari kata buzz yang dalam Bahasa Inggris berarti
berdengung atau bergumam. Secara harfiah, buzzer adalah individu atau
sekelompok orang yang bertugas menyuarakan isu atau gerakan tertentu di media
sosial secara terus menerus agar mendapat perhatian banyak orang.
Dalam era digital yang semakin maju, pemanfaatan media sosial sebagai alat
komunikasi dan pemasaran semakin meluas. Salah satu fenomena yang muncul
seiring dengan perkembangan ini adalah munculnya ‘buzzer’ atau
pendengung.
Baca Juga:
Tragedi di Rest Area: Ketika Oknum Penegak Hukum Menjadi Pelanggar Hukum
Istilah ini menjadi lebih dikenal di Indonesia, terutama selama masa
pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang akrab dipanggil Jokowi.
Dalam konteks ini, buzzer merujuk pada individu atau kelompok yang
memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarluaskan informasi, mendukung
tokoh tertentu, atau mempengaruhi opini publik.
Buzzer mulai mendapat sorotan pada pemilihan umum di Indonesia, khususnya
dalam pilpres tahun 2014 dan 2019.
Di masa itu, media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain
menjadi arena baru bagi para pendukung untuk mempromosikan kandidat pilihan
mereka.
Baca Juga:
Mengapa Kekerasan Berakar dari Cara Kita Berpikir?
Jokowi sendiri merupakan salah satu pemimpin yang mengadopsi media sosial
dengan baik. Ia menggunakan dan memanfaatkan platform-platform digital
tersebut untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat serta menyampaikan
visi-misinya.
Dalam upayanya menjangkau generasi muda yang aktif di media sosial, Jokowi
terlihat lebih dekat dengan para pemilih.
Munculnya buzzer juga berkaitan dengan cara-cara baru dalam berpolitik.
Mereka seringkali dipekerjakan oleh partai politik atau calon legislatif untuk
membangun narasi positif tentang figure yang didukung atau untuk
menyerang lawan politik.
Hal ini tidak lepas dari kepentingan politik praktis, di mana pengaruh media
sosial semakin besar dalam membentuk persepsi publik.
Baca Juga:
Akhir Cerita Mengenai Kepala BPMA
Dengan kemampuan buzzer untuk viral dalam waktu singkat, informasi yang
mereka sebar dapat menjangkau khalayak yang lebih luas tanpa terbatas oleh
ruang dan waktu.
Namun, fenomena buzzer juga tidak lepas dari kontroversi. Banyak yang
berargumen bahwa keberadaan buzzer membawa dampak negatif terhadap diskursus
publik.
Penyebaran informasi yang tidak akurat, pencemaran nama baik, serta polarisasi
masyarakat menjadi isu yang sering muncul.
Dalam konteks ini, buzzer dapat dianggap sebagai senjata dua mata yang dapat
digunakan untuk memotivasi dukungan sekaligus menimbulkan kebencian di antara
pendukung lawan.
Baca Juga:
Perlawanan Tanpa Kekerasan
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pengguna media sosial dan
pemerintah dalam menyikapi informasi yang beredar.
Pemerintah Jokowi banyak menghabis anggaran negara untuk Influencer yang beda
tipis dengan buzzer guna menyebarkan informasi di media sosial yang
kurang lebih sebagai pencitraan pribadi.
Bahkan setelah berhenti dari presiden, jokowi masih terus menggunakan
pendengung, buzzer atau influencer untuk pencitraan ditengah tuduhan serius
dari OCCRP, dalam masalah prilaku korupsi.
Buzzer atau pendengung adalah bagian dari dinamika politik dan sosial
yang terjadi di era Jokowi. Keberadaan mereka merupakan refleksi dari
perubahan cara komunikasi dalam masyarakat yang kini semakin mengandalkan
teknologi.
Baca Juga:
Sycophant atau Para Pembisik
Meskipun membawa banyak tantangan, fenomena ini juga menawarkan peluang bagi
demokratisasi informasi dan perdebatan publik.
Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara pemanfaatan media sosial untuk
tujuan positif dan upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang
mungkin timbul.[]