Presiden Prabowo Akan Gelar Retreat untuk Kepala Daerah Terpilih, Sinkronisasi Kebijakan Jadi Fokus

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Antara/Livia Kristianti).

Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar retreat untuk kepala daerah terpilih guna menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa akan diprioritaskan.

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah terpilih untuk mengikuti pembekalan atau retreat, serupa dengan "Retreat Kabinet Merah Putih" yang diadakan di Magelang pada 24–27 Oktober 2024 lalu.

Langkah ini bertujuan menyelaraskan persepsi dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

"Seluruh kepala daerah akan dikumpulkan supaya kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah," ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jum'at, 10 Januari 2025.

Menurut Yusril, retreat ini menjadi langkah penting untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Diharapkan kepala daerah terpilih dapat melaksanakan program-program yang sejalan dengan prioritas pemerintah pusat.

Meski begitu, jadwal retreat masih menunggu proses pelantikan kepala daerah terpilih, terutama bagi daerah yang tidak memiliki sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pemerintah berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa jalan terus saja di Mahkamah Konstitusi,” jelas Yusril.

Yusril mengatakan pemerintah saat ini tengah membahas jadwal pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di MK. Kepala daerah yang masih dalam proses sengketa akan dilantik setelah ada putusan final dari MK.

“Ada dua putusan MK yang bisa jadi pertimbangan untuk melakukan pelantikan lebih dahulu. Namun, putusan itu masih membutuhkan klarifikasi dari MK,” tambahnya. Pemerintah juga akan membahas hal ini dengan DPR untuk memastikan pelantikan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Hingga saat ini, MK mencatat ada 310 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang telah didaftarkan. Sidang perdana perkara-perkara tersebut telah dimulai pada Rabu, 8 Januari 2025 lalu.

Sebagai informasi, retreat kabinet yang digelar Presiden Prabowo di Magelang tahun lalu memberikan pembekalan intensif kepada menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga staf khusus presiden. Materi yang disampaikan mencakup tata kelola pemerintahan, bernegara, dan pencegahan korupsi.

Pola yang sama diharapkan dapat diterapkan pada para kepala daerah terpilih untuk menciptakan keselarasan visi dan misi dalam menjalankan pemerintahan. Dengan rencana ini, pemerintah optimis dapat memperkuat hubungan pusat-daerah, sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang lebih efektif dan terarah.[]