KPK Soroti Dugaan Pemotongan Anggaran Makan Bergizi Gratis, BGN Minta Pendampingan

Ketua KPK, Setyo Budiyanto. (Foto: kpk.go.id).

KPK soroti dugaan pemotongan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp10 ribu menjadi Rp8 ribu per porsi. BGN minta pendampingan KPK untuk transparansi program.

koranaceh.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti dugaan pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp10 ribu menjadi Rp8 ribu per porsi di tingkat satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa hal ini perlu menjadi perhatian serius karena berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Setyo menekankan bahwa tujuan dari penyampaian informasi ini adalah untuk mencegah potensi penyimpangan yang lebih luas. Ia berharap agar pihak BGN segera mengambil langkah antisipatif guna memastikan program MBG berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Baca Juga:
KPK Geledah Kantor Bank Indonesia, Usut Dugaan Korupsi Dana CSR

“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo seperti disadur dari keterangan persnya, Jumat, 7 Maret 2025.

Selain itu, KPK juga mengendus dugaan kecurangan dalam penentuan SPPG. “Beredar kabar ada pihak yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau dapur, termasuk pembangunan fisik dan bahan bakunya. Ini harus menjadi perhatian agar bisa ditertibkan,” ujarnya.

Setyo mengimbau Badan Gizi Nasional (BGN) untuk berhati-hati dalam mengantisipasi potensi penyimpangan. Ia menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Pengawasan sangat penting karena anggarannya luar biasa besar. Ada empat hal yang harus dicermati dalam Program MBG ini. Pertama, potensi fraud pasti ada. Semua terpusat di BGN, sehingga sulit diawasi hingga ke daerah,” jelasnya.

Baca Juga:
KPK Resmi Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam Kasus Suap dan Perintangan Penyidikan

Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Setyo menegaskan bahwa informasi yang beredar perlu divalidasi sebagai langkah preventif.

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana telah bertemu dengan pimpinan KPK untuk meminta pendampingan dalam pelaksanaan program MBG. Pertemuan ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 5 Maret 2025.

“Kami datang untuk bersilaturahmi, sekaligus untuk memohon bimbingan atas kegiatan yang dilakukan oleh Badan Gizi, karena seperti yang sudah diketahui bahwa program makan bergizi gratis, selain program utama juga memiliki anggaran yang cukup besar,” kata Dadan kepada kepada awak media.

Baca Juga:
IPK Indonesia Naik, tapi ICW Menilai Pemberantasan Korupsi Masih Berjalan Mundur

Dadan menjelaskan bahwa program MBG membutuhkan pengawasan yang masif mengingat besarnya anggaran dan cakupan pelaksanaannya.

“Kami mendapatkan pengarahan, terutama terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian, kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi,” ujarnya.

Selain itu, Dadan meminta agar KPK terlibat langsung dalam struktur BGN dan melakukan sidak ke satuan pelayanan pemenuhan gizi, termasuk ke kantor BGN.  

Sementara itu, seusai pertemuan, Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, menyatakan pihaknya telah mengingatkan BGN untuk menggunakan anggaran MBG dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga:
KPK: Suap dan Gratifikasi Masih Dominasi Praktik Korupsi di Indonesia

“Bahwa jangan sampai ada anggaran yang misalnya Rp10 ribu tetapi digunakannya hanya Rp9 ribu, tapi dilaporkannya Rp10 ribu. Nah, ini diingatkan supaya jangan sampai itu terjadi, dan dari BGN sudah menyiapkan tata kelola yang baik,” kata Cahya.  

KPK juga akan melakukan pengecekan langsung dan membantu melakukan sosialisasi antikorupsi kepada BGN. “Kemudian juga dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, akan membantu melakukan sosialisasi-sosialisasi antikorupsi di BGN,” tukasnya.[]