Ombudsman Soroti Penundaan Pengangkatan CASN 2024, DPR Minta Percepatan Keputusan

Ilustrasi tes CPNS dan PPKK. (Foto: Antara Foro/Raisan Al Farisi).

Ombudsman RI mengingatkan dampak penundaan terhadap pelayanan publik, sementara DPR mendesak percepatan keputusan pemerintah untuk mengangkat CPNS dan PPPK di tahun 2025.

koranaceh.net ‒ Penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024 menjadi sorotan berbagai pihak. Ombudsman RI menilai bahwa kebijakan ini berpotensi mengganggu pelayanan publik, terutama di sektor-sektor strategis seperti kesehatan dan pendidikan.

Sementara itu, DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mempercepat keputusan terkait pengangkatan CASN agar tidak berlarut-larut.

Baca Juga :
BKN Minta Instansi Lanjutkan Pengusulan NIP CPNS dan PPPK hingga Pengangkatan CASN 2024 Selesai

Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menegaskan bahwa keberadaan CASN sangat penting dalam menjaga efektivitas birokrasi dan pelayanan publik di berbagai instansi.

“Penundaan pengangkatan CASN berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik. CASN sebagai motor birokrasi sangat penting dalam peningkatan pelayanan publik di instansinya masing-masing," kata Robert dalam keterangan resminya pada Selasa, 11 Maret 2025.

Ia melanjutkan, ribuan CASN tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum di angkat dalam waktu lama, bakal berakibat pada terganggunya layanan kesehatan.

Menurut Robert, pemerintah perlu mengukur kerugian publik akibat penundaan ini. Selain berdampak pada layanan publik, ada potensi maladministrasi dalam proses kepegawaian CASN.

Oleh karena itu, sambungnya, Ombudsman mendorong pemerintah untuk mencari solusi atas penundaan tersebut, seperti kompensasi atau pendekatan lain yang lebih akomodatif bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi.

Selain itu, Ombudsman juga meminta pemerintah untuk bersikap transparan terkait alasan di balik penundaan pengangkatan CASN 2024. Kepastian informasi, tutur Robert, akan membantu peserta dalam menyiapkan langkah-langkah antisipatif, "agar tidak terjebak dalam ketidakpastian ekonomi," tegasnya.

Baca Juga :
Pemerintah Undur Jadwal Pengangkatan ASN, CPNS di Akhir Tahun 2025 dan PPPK pada Maret 2026

Sebagai upaya penyelesaian, Ombudsman menyarankan agar pemerintah melakukan pengangkatan CASN secara bertahap bagi instansi yang telah siap secara administratif dan finansial.

Dari 602 instansi yang terlibat, sebanyak 207 di antaranya meminta penundaan pengangkatan dengan alasan penataan formasi dan pembaruan administrasi.

“Kemenpan-RB maupun BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi yang sudah siap untuk segera melakukan pengangkatan terhadap para CASN yang telah lulus tanpa harus dilakukan sekaligus (serentak),” ujar Robert.

Tak hanya itu, Ombudsman juga menekankan pentingnya regulasi khusus untuk menjamin kepastian hukum terkait pengangkatan CASN 2024. Selain itu, ia berharap perbedaan tafsir antara Komisi II DPR RI dan pemerintah terkait hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dapat segera diselesaikan agar situasi tetap kondusif.

Terakhir, Ombudsman RI juga mengingatkan masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses seleksi CASN 2024 untuk melapor ke instansi terkait, seperti Kemenpan-RB dan BKN.

Jika tidak mendapatkan penyelesaian, mereka bisa mengajukan pengaduan ke Ombudsman melalui kanal resmi di pusat maupun perwakilan di 34 provinsi.

Sementara itu, DPR RI juga memberikan perhatian terhadap isu ini. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pemerintah akan mengumumkan keputusan mengenai percepatan pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat pekan depan.

“Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan,” kata Dasco usai kunjungan kerja di Pasar Kramat Jati, Jakarta, pada Jumat, 14 Maret 2025, seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga :
BKN Targetkan Penetapan NIP CASN 2024 Selesai Sebelum Pengangkatan

Menurut Dasco, DPR telah memberikan masukan kepada pemerintah agar dilakukan simulasi-simulasi percepatan pengangkatan CASN. Ia juga menegaskan bahwa DPR menginginkan semua CPNS dan PPPK yang telah lulus seleksi diangkat pada tahun 2025.

“Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan, merapikan pendataan, dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025,” jelas politisi dari partai Gerindra ini, dikutip dari bisnis.com.

Sehari sebelumnya, seusai gelaran "Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah", Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa proses pengangkatan CASN 2024 saat ini tengah dalam tahap penyelesaian.

“Ya, lagi diurus semuanya,” kata Prabowo di Plaza Insan Berprestasi, Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis, 13 Maret 2025.

Baca Juga :
Penyesuaian Jadwal Pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK 2024 Dijelaskan Menpan RB, Warganet Protes

Sebelumnya, pada Selasa pekan lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengumumkan bahwa pengangkatan CPNS yang awalnya direncanakan pertengahan 2025 akan ditunda hingga Oktober 2025.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan penyesuaian ini dilakukan untuk menata proses pengangkatan agar lebih terstruktur dan seragam antar instansi.

“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ujar Rini. []