Pemerintah Aceh Bahas Percepatan Infrastruktur dan Transmigrasi Dengan Pemerintah Pusat

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di dampingi Ketua DPRA, Zulfadli dan Plt. Sekda Aceh, M. Nasir dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan program transmigrasi di Aceh, pada Jumat (11 April 2025), di Kantor Kemenko, Jakarta Pusat. (HO-Pemerintah Aceh).

Gubernur Aceh temui Menko AHY & Menteri Transmigrasi. Bahas percepatan infrastruktur, penguatan transmigrasi, dan penanggulangan kemiskinan di Aceh.

koranaceh.net – Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan optimalisasi program transmigrasi melalui pertemuan strategis dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, pada Jumat, 11 April 2025, di Kantor Kemenko, Jakarta Pusat.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam kesempatan itu menyoroti sejumlah isu strategis pembangunan di Aceh. Salah satunya adalah kondisi jalan nasional, provinsi, dan kabupaten yang masih membutuhkan perhatian serius.

Baca Juga :
Gubernur Aceh Bahas Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif dengan Menparekraf

“Dari total 2.112 km jalan nasional di Aceh, sebanyak 96 persen berada dalam kondisi baik. Sementara itu, jalan provinsi baru mencapai 80 persen dalam kategori layak pakai. Selain itu, dibutuhkan pembangunan 50 unit jembatan serta penyelesaian ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang melewati Aceh,” ujar Muzakir.

Ia juga menyampaikan perlunya penanganan sistem irigasi di Aceh, sejalan dengan program nasional di 14 provinsi prioritas. Menurutnya, dukungan infrastruktur irigasi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pedesaan di Aceh.

Dalam konteks pengembangan transmigrasi, Gubernur menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi lahan seluas 19.370 hektare yang belum dimanfaatkan secara optimal. Saat ini, baru sekitar 5.783 hektare yang digunakan. Pemerintah Aceh mendorong pemanfaatan lahan tersebut melalui program transmigrasi lokal.

“Pemerintah Aceh mendorong pemanfaatan lahan ini melalui program transmigrasi lokal sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” jelas Muzakir.

Baca Juga :
Gubernur Aceh Temui Ketua MPR RI, Bahas Pembangunan Aceh

Tak hanya itu, Pemerintah Aceh juga menyuarakan kebutuhan pembangunan kapal ferry untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya antar pulau. Hal ini dipandang krusial untuk memperlancar distribusi barang dan mobilitas warga di wilayah kepulauan Aceh. Selain itu, persoalan rumah tidak layak huni yang masih tinggi turut diangkat sebagai salah satu faktor struktural penyumbang kemiskinan di provinsi tersebut.

Menanggapi usulan tersebut, Menko AHY dan Menteri Transmigrasi menyambut baik komitmen Pemerintah Aceh. Keduanya menyatakan kesiapan untuk mendukung langkah-langkah percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan transmigrasi di Aceh, sepanjang disertai dengan perencanaan dan data yang matang.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua DPR Aceh, Zulfadli; Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun; Kepala Dinas PUPR Aceh, Mawardi; Kepala Dinas Mobilitas Penduduk, Akmil Husen; Kepala Bidang, Erwin Ferdinansyah; Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin; dan Ketua Komisi IV DPRA, Nurdiansyah Alasta.

Pertemuan lintas kementerian ini diharapkan menjadi tonggak awal kerja kolaboratif antara Pemerintah Aceh dan pusat, terutama dalam upaya menurunkan ketimpangan pembangunan serta mempercepat realisasi proyek-proyek prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat Aceh. [*]