 |
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di dampingi Ketua DPRA, Zulfadli dan Plt. Sekda Aceh, M. Nasir dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan program transmigrasi di Aceh, pada Jumat (11 April 2025), di Kantor Kemenko, Jakarta Pusat. (HO-Pemerintah Aceh). |
Gubernur Aceh temui Menko AHY & Menteri Transmigrasi. Bahas percepatan
infrastruktur, penguatan transmigrasi, dan penanggulangan kemiskinan di Aceh.
koranaceh.net –
Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan
optimalisasi program transmigrasi melalui pertemuan strategis dengan Menteri
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY), dan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman
Suryanagara, pada Jumat, 11 April 2025, di Kantor Kemenko, Jakarta Pusat.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam kesempatan itu menyoroti sejumlah isu
strategis pembangunan di Aceh. Salah satunya adalah kondisi jalan nasional,
provinsi, dan kabupaten yang masih membutuhkan perhatian serius.
Baca Juga :
Gubernur Aceh Bahas Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif dengan
Menparekraf
“Dari total 2.112 km jalan nasional di Aceh, sebanyak 96 persen berada dalam
kondisi baik. Sementara itu, jalan provinsi baru mencapai 80 persen dalam
kategori layak pakai. Selain itu, dibutuhkan pembangunan 50 unit jembatan
serta penyelesaian ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang melewati Aceh,” ujar
Muzakir.
Ia juga menyampaikan perlunya penanganan sistem irigasi di Aceh, sejalan
dengan program nasional di 14 provinsi prioritas. Menurutnya, dukungan
infrastruktur irigasi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas sektor
pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pedesaan di Aceh.
Dalam konteks pengembangan transmigrasi, Gubernur menjelaskan bahwa Aceh
memiliki potensi lahan seluas 19.370 hektare yang belum dimanfaatkan secara
optimal. Saat ini, baru sekitar 5.783 hektare yang digunakan. Pemerintah Aceh
mendorong pemanfaatan lahan tersebut melalui program transmigrasi lokal.
“Pemerintah Aceh mendorong pemanfaatan lahan ini melalui program transmigrasi
lokal sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi baru,” jelas Muzakir.
Baca Juga :
Gubernur Aceh Temui Ketua MPR RI, Bahas Pembangunan Aceh
Tak hanya itu, Pemerintah Aceh juga menyuarakan kebutuhan pembangunan kapal
ferry untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya antar pulau. Hal
ini dipandang krusial untuk memperlancar distribusi barang dan mobilitas warga
di wilayah kepulauan Aceh. Selain itu, persoalan rumah tidak layak huni yang
masih tinggi turut diangkat sebagai salah satu faktor struktural penyumbang
kemiskinan di provinsi tersebut.
Menanggapi usulan tersebut, Menko AHY dan Menteri Transmigrasi menyambut baik
komitmen Pemerintah Aceh. Keduanya menyatakan kesiapan untuk mendukung
langkah-langkah percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan
transmigrasi di Aceh, sepanjang disertai dengan perencanaan dan data yang
matang.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua DPR Aceh, Zulfadli; Sekretaris Daerah
Aceh, M. Nasir Syamaun; Kepala Dinas PUPR Aceh, Mawardi; Kepala Dinas
Mobilitas Penduduk, Akmil Husen; Kepala Bidang, Erwin Ferdinansyah; Ketua
Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin; dan Ketua Komisi IV DPRA,
Nurdiansyah Alasta.
Pertemuan lintas kementerian ini diharapkan menjadi tonggak awal kerja
kolaboratif antara Pemerintah Aceh dan pusat, terutama dalam upaya menurunkan
ketimpangan pembangunan serta mempercepat realisasi proyek-proyek prioritas
yang berdampak langsung bagi masyarakat Aceh. [*]
