Plt Sekda Aceh: BRA Harus Jadi Solusi Nyata bagi Eks Kombatan dan Korban Konflik

Plt. Sekda Aceh, M. Nasir, yang mewakili Gubernur Aceh saat memberi sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan Satuan Pelaksana dan Penghubung BRA Kabupaten/Kota se Aceh, di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Selasa (15/4/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh).

Plt. Sekda Aceh tegaskan BRA harus hadir sebagai solusi untuk eks kombatan dan korban konflik. BRA diminta fokus pada program nyata berbasis kebutuhan.

koranaceh.net – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, mengingatkan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) agar menjalankan perannya secara strategis sebagai penyelesai masalah pascakonflik.

BRA diminta hadir tidak hanya sebagai lembaga administratif, melainkan sebagai solusi konkret yang memberi harapan bagi eks kombatan dan korban konflik.

“BRA lahir dari amanat MoU Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh. Tugasnya bukan sekadar administratif, tapi membangun kepercayaan sosial, menyatukan masyarakat, dan memberi ruang hidup yang adil, khususnya bagi para penyintas konflik,” kata M. Nasir saat membuka Rapat Koordinasi BRA di Aula Grand Nanggroe, Banda Aceh, Selasa malam, 15 April 2025.

Baca Juga :
DPRA Tetapkan 12 Raqan Prioritas 2025, Pemerintah Aceh Komitmen Jawab Kebutuhan Rakyat

Dalam sambutan yang mewakili Gubernur Aceh, M. Nasir menekankan pentingnya BRA untuk memperkuat konsolidasi, memperjelas kewenangan di tiap tingkatan, serta menjaga integritas dan profesionalisme.

Hal ini dinilainya penting agar BRA tidak kehilangan arah dalam menjalankan mandatnya.

“Kita punya tanggung jawab menjaga perdamaian Aceh. Tantangan masih kita hadapi, kemiskinan, pengangguran, dan lainnya, dalam hal ini BRA harus hadir sebagai solusi dan harapan,” ujarnya.

Ia mengapresiasi pelaksanaan rakor tersebut yang dinilainya sebagai forum penting untuk membangun sinergi dan strategi bersama lintas daerah.

Ia juga menyampaikan instruksi khusus kepada para ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) yang telah memiliki lahan pertanian agar segera menyampaikan usulan perencanaan kepada Ketua BRA untuk proses land clearing.

“Gunakan forum ini untuk saling menguatkan, saling bersinergi dalam menyusun langkah strategis, dan membangun komunikasi terbuka demi mewujudkan Aceh yang damai, adil, dan sejahtera. Sebelum mengakhiri, saya minta seluruh ketua KPA yang sudah ada lahan pertanian, untuk segera mengusulkan perencanaan pada Ketua BRA agar proses land clearing bisa segera dilakukan,” katanya.

Baca Juga :
LKPJ 2024: Gubernur Aceh Paparkan Capaian Fiskal, Sosial, dan Pembangunan Strategis

Usai acara pembukaan, kepada media Plt. Sekda Aceh itu mengatakan bahwa rakor ini merupakan momentum strategis untuk menyusun program yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lapangan.

Ia menyebut kehadiran satuan pelaksana dari seluruh kabupaten/kota sebagai aset penting untuk merumuskan kebijakan yang sesuai kondisi riil.

“Rakor ini mempertemukan seluruh satuan pelaksana di tingkat kabupaten dan kota yang tentu saja memahami dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan para eks kombatan, apa yang dibutuhkan para korban konflik,” ucapnya.

“Jadi, Rakor ini tentu menjadi sarana bagi BRA untuk merumuskan sebuah rencana kerja yang bisa diterima oleh semua wilayah. Ini penting, karena BRA hadir pascakonflik untuk mengakomodir para eks kombatan dan para korban konflik terselesaikan persoalannya,” pungkas Plt Sekda.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua BRA Jamaluddin, Plt. Kepala Sekretariat BRA Zulkifli, anggota DPRA Ilmiza Sa’aduddin Djamal, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi kerja BRA dalam mendukung reintegrasi sosial dan ekonomi di Aceh pascakonflik. [*]