Fraksi PAN DPRK Banda Aceh Dukung Penguatan Pendapatan Daerah, Tekankan Perlindungan UMKM dan Masyarakat

Daftar Isi

Banda Aceh – Fraksi PAN DPRK Banda Aceh mendukung Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat sumber-sumber penerimaan daerah yang sah melalui regulasi pajak dan retribusi, namun dengan catatan agar tidak memberatkan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN, Sofyan Helmi SE, M.Si, saat membacakan pandangan fraksi dalam sidang paripurna terkait Raqan Retribusi dan Pajak, serta Raqan RPJM, Kamis (31/7/2025) di gedung DPRK Banda Aceh.

Menurut Sofyan Helmi, dalam menetapkan tarif dan objek pajak serta retribusi baru, Pemko harus memperhatikan prinsip keadilan, rasionalitas, dan kemampuan masyarakat. “Penyesuaian tarif tidak boleh berdampak pada menurunnya kesejahteraan rakyat kecil,” tegasnya.

Fraksi PAN juga meminta Pemko memperhitungkan karakteristik antarwilayah di Kota Banda Aceh dan memperhatikan sektor ekonomi yang paling rentan. Untuk meminimalkan kebocoran, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat transparansi, Fraksi PAN mendorong penggunaan teknologi dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi.

Selain itu, Sofyan Helmi mengingatkan bahwa sebelum qanun diterapkan, Pemko perlu melaksanakan sosialisasi masif dan edukatif agar masyarakat memahami substansi perubahan serta kewajiban dan hak mereka secara proporsional.

Terkait Raqan RPJM Banda Aceh, Fraksi PAN menekankan agar arah pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

“Kami menyoroti pentingnya RPJM memberikan perhatian khusus terhadap penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, terutama di kalangan generasi muda. Program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan UMKM harus menjadi prioritas utama,” ujar Sofyan Helmi.

Fraksi PAN juga mendorong agar selama lima tahun ke depan, sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan syariat Islam menjadi fokus utama pembangunan Banda Aceh.[adv]