Ribuan Siswa Keracunan Makanan, Kapolri Instruksikan Perkuat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Daftar Isi

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, saat memberikan keterangan usai meninjau kesiapan gedung SPPG milik Polri, Selasa (23/9/2025) di Pabelan, Semarang, Jawa Tengah. (Foto: tribratanews.polri.go.id).

Lebih dari 5.000 siswa jadi korban keracunan MBG, Kapolri perintahkan perkuat pengawasan kualitas makanan. KSP akui data dari 3 lembaga serupa.

koranaceh.net | Jakarta – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat pengawasan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi tegas ini dikeluarkan sebagai respons atas maraknya insiden keracunan massal yang, menurut data pemerintah sendiri, telah menimpa lebih dari 5.000 siswa di berbagai daerah.

Arahan ini disampaikan Kapolri saat meninjau langsung kesiapan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri di Pabelan, Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (23/9/2025). Ia menekankan pentingnya penerapan sistem keamanan pangan (food security) yang ketat di dapur-dapur milik Polri yang turut menyuplai program MBG.

"Tentunya saya selalu menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran agar terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security, sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di siswa, sampai di sekolah, semuanya dalam keadaan higienis dan siap saji. Karena itu memang menjadi penekanan kita, khususnya di jajaran SPPG yang berada di bawah naungan Mabes Polri ataupun Polda jajaran," ungkapnya.

Instruksi Kapolri ini menyoroti krisis yang sedang melanda program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Data dari berbagai lembaga menunjukkan skala masalah yang mengkhawatirkan. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, pada Senin (22/9/2025) sebelumnya mengakui bahwa meskipun data dari tiga lembaga pemerintah—Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM—sedikit berbeda, semuanya menunjukkan angka korban di kisaran lima ribu orang.

"Angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron. Sama-sama di sekitar angka 5.000," kata Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, seperti dikutip dari tempo.co.

Secara rinci, BGN mendata ada 5.080 korban dari 46 kasus, Kementerian Kesehatan mencatat 5.207 korban dari 60 kasus, dan BPOM mendata 5.320 korban dari 55 kasus. Angka ini sejalan dengan temuan lembaga independen seperti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang juga mencatat lebih dari 5.300 kejadian.

Qodari menyebut ada empat penyebab utama yang teridentifikasi dari kasus-kasus keracunan tersebut, yaitu masalah higienitas makanan, suhu dan ketidaksesuaian cara pengolahan, kontaminasi silang dari petugas penyaji, serta sebagian kecil karena alergi yang diderita penerima manfaat.

Menanggapi krisis ini, Polri secara proaktif membangun infrastruktur pendukung melalui SPPG. Menurut Kapolri, saat ini Polri memiliki 617 unit SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 103 unit telah beroperasi penuh, 31 dalam tahap persiapan, dan 483 lainnya masih dalam proses pembangunan. Jika seluruhnya beroperasi, SPPG Polri diperkirakan dapat menjangkau lebih dari 2,1 juta penerima manfaat dan menyerap sekitar 30.850 tenaga kerja.

SPPG Pabelan sendiri, yang baru beroperasi pada 22 September, melibatkan 50 pekerja untuk melayani hampir 3.500 penerima manfaat, mulai dari pelajar hingga ibu hamil dan menyusui. Kapolri menegaskan instruksinya agar jangan sampai ada satu pun kasus keracunan yang berasal dari fasilitas milik Polri. [*]