Aceh Jajaki Dukungan Kemendag untuk Kembangkan Industri Pangan Modern
Gubernur Aceh bertemu Mendag bahas dukungan untuk pembangunan kawasan industri pangan. Investor Tiongkok disebut siap berinvestasi.
koranaceh.net | Jakarta – Pemerintah Aceh menjajaki kerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memperkuat sektor industri dan investasi di daerah itu. Langkah ini dibahas dalam pertemuan antara Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dengan Menteri Perdagangan, Budi Santoso, di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh mencari dukungan pusat bagi rencana pengembangan industri berbasis pangan dan pertanian modern. Dalam kesempatan itu, Muzakir Manaf menyampaikan rencana pembangunan sejumlah pabrik di Aceh, termasuk kawasan industri unggas dan telur berteknologi tinggi serta ramah lingkungan.
Baca Juga:
Rencana tersebut, menurut Mualem—sapaan akrab Muzakir Manaf—merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerjanya ke Tiongkok beberapa waktu lalu. Ia menyebut sejumlah investor dari negara tersebut telah menunjukkan ketertarikan untuk menanamkan modal di Aceh.
“Pembangunan kawasan industri ini merupakan langkah nyata Pemerintah Aceh dalam memperkuat kemandirian pangan serta membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian modern,” kata Mualem. Ia menambahkan, dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan proyek tersebut.
Dari sisi pemerintah pusat, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai rencana itu sejalan dengan upaya nasional mendorong pemerataan investasi di luar Pulau Jawa. Ia menyambut positif inisiatif Pemerintah Aceh dan berjanji memberikan dukungan kebijakan sesuai kewenangan kementeriannya.
Baca Juga:
“Kami akan mendukung langkah Pemerintah Aceh dalam menarik investasi asing di sektor pangan. Dengan masuknya investor, diharapkan tercipta lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Budi Santoso.
Pemerintah Aceh menargetkan kawasan industri yang direncanakan tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi, tetapi juga sebagai model penerapan teknologi hijau di sektor pertanian dan peternakan. Meski demikian, tahap persiapan proyek masih memerlukan sinkronisasi kebijakan antara daerah dan pusat, terutama terkait perizinan dan insentif investasi.
Langkah ini menjadi awal dari sinergi baru antara Pemerintah Aceh dan Kemendag dalam memperkuat fondasi industri daerah berbasis sumber daya lokal. Realisasi proyek tersebut akan menjadi ujian awal bagi efektivitas kolaborasi keduanya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Aceh. []
