Aceh Masih Bergantung Lebih Dari 70 Persen pada Dana Pusat

Daftar Isi

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si (kanan), memberikan arahan kepada para Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat teknis di lingkungan Dinas PUPR Aceh dalam rapat percepatan realisasi anggaran di Banda Aceh, Senin (13/10/2025). (Foto: Dok. Humas Pemerintah Aceh).

70 persen APBA masih bersumber dari dana pusat. Dorong  perkuat PAD dan infrastruktur untuk mandiri secara ekonomi.

koranaceh.net | Banda Aceh – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si, menyoroti masih tingginya ketergantungan Aceh terhadap dana transfer pemerintah pusat. Ia menyebut, lebih dari 70 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) saat ini masih bersumber dari dana pusat, sehingga membatasi ruang gerak fiskal dan kemandirian daerah.

Hal itu disampaikan Zulkifli dalam rapat bersama para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan pejabat keuangan yang berlangsung di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, pada Senin (13/10/2025). Pertemuan ini membahas percepatan realisasi anggaran tahun berjalan sebagai upaya menjaga stabilitas fiskal dan perputaran ekonomi di Aceh.

Menurut Zulkifli, ketergantungan yang terlalu besar pada dana pusat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya daerah secara berkelanjutan.

“Kita harus berani memperkuat PAD agar Aceh tidak terus bergantung pada dana pusat. Ini langkah penting menuju Aceh yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Zulkifli.

Ia menambahkan, penguatan sektor infrastruktur dan energi menjadi kunci dalam memperkokoh fondasi ekonomi daerah. Peningkatan konektivitas jalan, pembangunan fasilitas publik, dan pemerataan infrastruktur dinilai dapat membuka peluang investasi dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.

“Ekonomi yang tumbuh kuat selalu ditopang oleh infrastruktur yang baik. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus dipercepat dan diarahkan pada kebutuhan strategis,” tegasnya.

Selain itu, Zulkifli menyinggung dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, inflasi yang tinggi dapat menurunkan nilai riil pendapatan dan memperlemah konsumsi rumah tangga. Untuk itu, ia mendorong percepatan belanja pemerintah agar uang segera beredar di masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi lokal.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen perangkat daerah dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran. Zulkifli menargetkan realisasi anggaran Aceh tahun 2025 mencapai 97,6 persen, sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita lakukan semua ini sesuai dengan empat visi-misi Gubernur Aceh — Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

❖