Anggota Komisi III DPRA Desak PLN Buka Hasil Audit Pemadaman Listrik Aceh

Daftar Isi
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurchalis, saat berada di ruang kerjanya di Banda Aceh, Rabu (15/10/2025). Ia mendesak PLN membuka hasil audit pemadaman listrik Aceh kepada publik. (Foto: Dok. Ist).
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurchalis, saat berada di ruang kerjanya di Banda Aceh, Rabu (15/10/2025). Ia mendesak PLN membuka hasil audit pemadaman listrik Aceh kepada publik. (Foto: Dok. Ist).
Anggota Komisi III DPRA mendesak PLN mengumumkan hasil audit pemadaman listrik Aceh. Tegaskan publik berhak tahu pasti penyebab padamnya listrik.
koranaceh.net | Banda Aceh – Pemadaman listrik massal yang melanda Aceh pada awal Oktober 2025 masih menyisakan tanda tanya besar. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta PT PLN agar tidak menutup-nutupi hasil audit dan investigasi terkait gangguan tersebut.

Anggota Komisi III DPRA, Nurchalis, menegaskan bahwa publik berhak mengetahui penyebab pasti padamnya listrik selama hampir tiga hari di seluruh wilayah Aceh. “Kami minta PLN segera menyampaikan hasil investigasi secara terbuka. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menebak-nebak apakah gangguan itu karena kelalaian atau kesalahan teknis,” ujarnya, pada Rabu (15/10/2025).


Baca Juga:

Menurut Nurchalis, hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi III ke kantor PLN beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa perusahaan listrik negara itu tengah melakukan audit internal dengan melibatkan tim independen. Audit ini diharapkan mampu menjelaskan akar masalah dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.

Ia menilai pemadaman listrik hingga tiga hari bukan persoalan sepele, sebab banyak sektor ekonomi lumpuh, alat elektronik warga rusak, dan aktivitas pelayanan publik ikut terganggu. “Blackout tiga hari itu tidak bisa dianggap hal biasa. Kerugian masyarakat cukup besar, dan PLN harus bertanggung jawab dengan keterbukaan informasi,” tegas politikus Partai NasDem tersebut.


Baca Juga:

Nurchalis juga menyoroti lemahnya fungsi komunikasi publik di tubuh PLN. Ia menilai selama pemadaman berlangsung, masyarakat minim informasi resmi dan baru mendapat penjelasan setelah listrik menyala kembali. “PLN harus memperkuat fungsi kehumasan. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan karena lambannya penjelasan,” katanya.

Selain mendesak transparansi audit, Nurchalis juga meminta PLN mempercepat integrasi jaringan listrik di Aceh agar pasokan energi lebih stabil. Menurutnya, kestabilan listrik merupakan faktor penting bagi iklim investasi di daerah. “Kalau sampai tiga hari mati listrik tanpa kejelasan, investor bisa berpikir ulang menanam modal di Aceh,” ujarnya mengingatkan.

DPRA berencana memanggil kembali pihak PLN usai audit selesai dilakukan untuk memastikan hasilnya diumumkan kepada publik.