Kapolda Aceh Bahas Penguatan Keamanan dan Kedamaian dengan Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe

Daftar Isi

Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah (kanan) berbincang dengan anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, Drs. H. Sulaiman Abda (kiri), dalam pertemuan nonformal di Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Senin (6/10/2025). Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama lembaga adat dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Aceh. (Foto: dok. Humas Polda Aceh).

Kapolda Aceh bertemu Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe. Bahas sinergi lembaga adat dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan kedamaian Aceh.

koranaceh.net | Banda Aceh – Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, melakukan pertemuan dengan anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, Drs. H. Sulaiman Abda, di Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pada Senin (6/10/2025). Pertemuan tersebut membahas langkah sinergi antara kepolisian dan lembaga adat dalam menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat kedamaian di Aceh.

Dalam pertemuan yang berlangsung secara non formal tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai peran tokoh adat dan ulama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang selama ini disebut sudah berjalan kondusif di Aceh.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Bersama Para Pemangku Kepentingan Deklarasikan Green Policing
  
  
• Kapolda Aceh Ajak Media dan Influencer Perkuat Narasi Positif untuk Kamtibmas

Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen masyarakat dalam menjaga keamanan daerah. “Keamanan dan kedamaian Aceh adalah hasil dari kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Polri tidak bisa bekerja sendiri, tetapi perlu dukungan moral dan sosial dari para tokoh adat dan masyarakat,” ujar Marzuki dalam keterangan tertulis yang diterima koranaceh.net.

Kapolda menambahkan, dukungan lembaga adat dan tokoh masyarakat sangat penting dalam membangun rasa percaya publik terhadap aparat penegak hukum. Ia menyebut hubungan harmonis antara kepolisian dan lembaga adat perlu terus diperkuat agar nilai-nilai kearifan lokal tetap menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian masalah sosial di masyarakat.

Pertemuan tersebut juga membahas upaya peningkatan peran lembaga adat dalam memperkuat budaya musyawarah, terutama dalam menghadapi persoalan sosial di tingkat gampong. Diskusi berjalan dalam suasana terbuka dan kekeluargaan, dengan penekanan pada pentingnya pendekatan dialogis dalam menjaga perdamaian Aceh pasca-konflik.

Anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, Sulaiman Abda, menyampaikan apresiasi atas langkah Kapolda Aceh menjalin komunikasi langsung dengan lembaga adat. Menurutnya, dialog antara aparat keamanan dan lembaga adat menjadi sarana penting untuk memperkuat kepercayaan publik.

“Silaturahmi seperti ini harus terus dibangun agar semangat damai Aceh tetap terjaga. Kami di Majelis Tuha Peut siap mendukung langkah-langkah kepolisian dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Sulaiman Abda juga menegaskan, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kedamaian. Ia menyebut sinergi antara aparat keamanan dan lembaga adat merupakan bagian dari pelestarian nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi fondasi perdamaian di Aceh.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Ajak Mahasiswa Jadi Mitra Strategis Jaga Keamanan Daerah
  
  
• Polda Aceh Apresiasi Pers atas Peran Meredam Situasi saat Unjuk Rasa

Dalam konteks yang lebih luas, upaya memperkuat sinergi antara Polri dan lembaga adat juga menjadi bagian dari implementasi pendekatan keamanan berbasis masyarakat (community policing). Konsep dari pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai mitra utama kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Lebih lanjut, Marzuki Ali Basyah menegaskan, kerja sama lintas sektor seperti ini akan terus dilakukan di seluruh kabupaten dan kota. Ia berharap komunikasi antara aparat keamanan, tokoh adat, dan ulama dapat mencegah potensi gangguan keamanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Aceh.

“Setiap wilayah memiliki dinamika sosialnya sendiri. Dengan pendekatan yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat, kita bisa menyelesaikan persoalan secara bijak tanpa menimbulkan gesekan,” kata Marzuki dalam kesempatan tersebut.

Pertemuan antara Kapolda Aceh dan Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih berkelanjutan. Kedua pihak bersepakat untuk melanjutkan komunikasi secara rutin dan membangun mekanisme bersama dalam menjaga perdamaian dan ketertiban sosial di Aceh.