Mualem Lantik DEA, Dorong Arah Baru Kebijakan Ekonomi Aceh Berbasis Data

Daftar Isi

Gubernur Aceh Muzakir Manaf berfoto bersama jajaran pengurus Dewan Ekonomi Aceh (DEA) usai pelantikan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis malam (9/10/2025). (Foto: Dok. Humas Pemerintah Aceh).

Mualem lantik Dewan Ekonomi Aceh untuk perkuat arah kebijakan ekonomi berbasis data. DEA diharap dorong lapangan kerja dan kolaborasi lintas sektor.

koranaceh.net | Banda Aceh ‒ Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), Kamis malam (9/10/2025) secara resmi melantik Dewan Ekonomi Aceh (DEA) di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh.

Pelantikan ini dianggap penting karena DEA diharapkan menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan respons terhadap dinamika global.

Pelantikan dihadiri oleh anggota DPR RI asal Aceh, unsur Forkopimda Aceh, para penasihat dan anggota DEA, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perusahaan, BUMN, BUMD, lembaga ekonomi dan keuangan, serta pimpinan SKPA terkait. Upaya pembentukan ini bagian dari arah baru kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengandalkan wewenang birokrasi, tapi lebih ke pemikiran strategis berbasis keahlian dan data.

“Dewan ini menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Gubernur Muzakir Manaf. Ia menambahkan bahwa kehadiran para pakar dalam DEA mencerminkan 'semangat baru' guna memajukan Aceh.

Dalam rilis resmi yang diterima koranaceh.net, pada Jumat (10/10/2025), Dewan Ekonomi Aceh akan bertugas menyusun analisis ekonomi untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, memberikan rekomendasi kebijakan fiskal dan investasi, menentukan sektor unggulan daerah, serta mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital.

Susunan pengurus DEA yang resmi dilantik terdiri dari Raja Masbar sebagai Ketua Umum. Teuku A. Sanny dan Rustam Effendi masing-masing sebagai Ketua I dan II. Kemudian Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEA diisi oleh Ismail Rasyid, didampingi Mirza Tabrani sebagai Sekretaris I dan Nurlis Effendi sebagai Sekretaris II.

Adapun, anggota DEA terdiri dari Marwansyah, Hasballah bin H.M. Thaib, Mahdi Al-Haris, Teuku Ali Devi serta Abdul Jalil. Sementara itu, anggota penasihat DEA diisi oleh para rektor-rektor Universitas di Aceh, seperti Marwan, Mujiburrahman, Herman Fithra, Ishak Hasan, Wildan, Hamdani dan Adnan.

Dalam sambutannya, Mualem juga menyoroti potensi Aceh di sektor perkebunan dan pertanian. Menurutnya, sektor ini harus dijadikan basis untuk membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan.

“Ini tanggung jawab kita bersama agar Aceh menjadi maju sebagaimana yang kita harapkan, sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh daerah di Indonesia,” kata Mualem.

Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh memberi apresiasi dan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan DEA. Ketua ISMI Aceh, Nurchalis, menyatakan kombinasi antara akademisi dan dunia usaha dalam struktur DEA sangat ideal dan diyakini bisa memberi dampak positif terhadap perekonomian rakyat.

“Kami dari ISMI Aceh mengucapkan selamat atas pelantikan DEA. Kami yakin lembaga ini akan memberi dampak positif terhadap perputaran ekonomi rakyat Aceh,” ujar Nurchalis dalam keterangan tertulisnya, pada Jumat (10/10/2025).

Kendati belum ada kebijakan baru konkret selain pelantikan itu sendiri, namun rencana tindak lanjut DEA akan diawasi publik. Misalnya, ISMI Aceh menyebut akan menggelar “Muzakarah Saudagar dan UMKM Expo” pada 21–23 November 2025 sebagai bagian dari kolaborasi.

“Muzakarah ini bertujuan melahirkan peta jalan ekonomi Aceh berbasis UMKM yang memiliki jaringan global nyata,” ujar Nurchalis dalam keterangan tertulisnya.

Ke depan, publik dan pemangku kepentingan akan mengamati sejauh mana DEA mampu menjembatani kebijakan teknis pemerintah daerah dengan kebutuhan riil masyarakat, serta seberapa efektif lembaga ini dalam mengawal pelaksanaan kebijakan ekonomi di Aceh.