Pemerintah Cabut 2.039 Izin Kios Nakal, Stok Pupuk Subsidi Nasional di Sebut Tetap Aman

Daftar Isi

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan pers usai memimpin Rapat Koordinasi Tata Kelola Pupuk Subsidi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (13/10/2025). Dalam kesempatan itu, Amran menegaskan pencabutan izin 2.039 kios pupuk nakal tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk bagi petani di seluruh Indonesia. (Foto: Dok. Kementan).

Mentan Amran pastikan stok pupuk aman meski 2.039 kios dicabut izinnya akibat jual pupuk di atas HET.

koranaceh.net | Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi tetap aman bagi petani meski 2.039 kios resmi dicabut izinnya karena menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut langkah tegas itu justru akan memperbaiki tata niaga pupuk di seluruh Indonesia.

“Kami sudah perhitungkan semuanya. Langkah ini menguntungkan petani karena puncak musim tanam berlangsung Desember hingga Januari. Kios yang melanggar langsung diganti agar distribusi tetap lancar,” ujar Mentan Amran seusai Rapat Koordinasi Tata Kelola Pupuk Subsidi di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (13/10/2025), dikutip dari keterangan resminya.

Amran menambahkan, pencabutan izin ribuan kios nakal merupakan upaya pembersihan sistem distribusi agar lebih transparan dan berpihak pada petani. Ia menegaskan, stok pupuk nasional tetap terkendali dan kegiatan pertanaman tidak akan terganggu. “Stok pupuk kita aman. Distribusi berjalan baik dan pupuk akan tetap sampai ke tangan petani tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” katanya.

Menurut Kementan, total pupuk bersubsidi yang disiapkan untuk tahun 2025 mencapai 9,5 juta ton — terdiri dari pupuk Urea dan NPK. Hingga Oktober 2025, sebanyak 5,9 juta ton telah tersalurkan kepada petani di seluruh Indonesia, atau sekitar 62 persen dari total alokasi.

Amran menjelaskan, pemerintah juga telah menyederhanakan regulasi yang semula berbelit-belit. Jika dulu 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota harus menandatangani izin sebelum pupuk tiba di lapangan, kini alur distribusi dibuat langsung: dari Kementan ke PT Pupuk Indonesia, lalu ke petani. “Dengan mekanisme baru ini, pupuk lebih cepat sampai dan petani lebih tenang menghadapi musim tanam,” ucapnya.

Selain itu, Kementan bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum akan memperkuat pengawasan berbasis digital untuk mencegah kembali munculnya permainan harga. “Kami cabut izin 2.039 kios bukan untuk menakuti, tapi demi keadilan. Negara sudah menanggung subsidi besar agar pupuk tetap terjangkau. Tidak boleh ada pihak yang mencari untung di atas penderitaan petani,” tegas Amran.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan menutup akses sistem bagi kios bermasalah serta memasang tanda pelanggaran di lokasi. “Jika terbukti bersalah, kios akan kami tutup permanen. Bila tidak, akan dilakukan pembinaan,” ujar Rahmad.

Ia juga menyiapkan langkah darurat apabila dalam satu kecamatan seluruh kios terkena sanksi. “Kami akan cari mekanisme khusus agar petani di wilayah itu tetap bisa menebus pupuk tanpa hambatan,” tambahnya.

Rahmad mengungkapkan, penyaluran pupuk bersubsidi hingga 11 Oktober 2025 mencapai 5,95 juta ton, meningkat 12 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu, menurutnya, turut berdampak pada lonjakan produksi beras sebesar 16 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Penegakan aturan yang tegas terbukti mendorong produktivitas pertanian. Ketika distribusi pupuk bersih dari kecurangan, hasil panen pun meningkat,” pungkasnya.

❖