Pemerintah Siap Luncurkan Program Magang Nasional bagi 20 Ribu Lulusan Baru
Daftar Isi
Pemerintah meluncurkan Program Magang Nasional 2025 untuk 20 ribu lulusan baru dengan uang saku setara UMP dan jaminan sosial kerja.
koranaceh.net | Jakarta –
Pemerintah akan meluncurkan Program Magang Nasional 2025 pada 20 Oktober
mendatang. Program ini menargetkan 20.000 lulusan baru perguruan tinggi untuk
mengikuti magang berbayar selama enam bulan dengan pembiayaan dari pemerintah.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan kesiapan pelaksanaan
program tersebut setelah rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan
Wakil Menteri Afriansyah Noor di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
“Sudah dilaksanakan gerak cepat oleh Menaker. Programnya tadi kita cek betul
bagaimana dapat bermanfaat langsung (bagi masyarakat),” ujar Teddy.
Peserta magang akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) atau
kabupaten/kota tempat mereka ditempatkan. Untuk peserta di Jakarta, uang saku
mencapai sekitar Rp5,4 juta per bulan, sesuai UMP DKI Jakarta sebesar
Rp5.396.761.
Selain uang saku, peserta juga memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan yang
meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM), serta
pendampingan mentor dari perusahaan. Peserta pun juga bakal menerima
sertifikat magang setelah program selesai. Seluruh pembiayaan ditanggung
pemerintah dan disalurkan melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) seperti BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI.
Hingga 12 Oktober 2025, sebanyak 1.112 perusahaan telah terdaftar sebagai
penyelenggara program magang, meningkat dari 451 perusahaan pada awal Oktober.
Sejumlah perusahaan besar ikut serta, termasuk PT Telkom Indonesia, BNI, BTN,
Pertamina Power Indonesia, Jasa Marga, serta perusahaan swasta seperti Toyota
Indonesia, Mustika Ratu, Garudafood, dan Detiknetwork.
Program Magang Nasional sendiri merupakan bagian dari kebijakan ekonomi
pemerintah yang dikenal sebagai Paket Ekonomi 8+4+5 2025, di bawah koordinasi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Program ini ditujukan bagi
lulusan diploma (D1–D4) dan sarjana (S1) yang lulus maksimal satu tahun
sebelumnya. Pelaksanaan berlangsung hingga April 2026.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pemerintah menekankan
prinsip pemerataan dalam pelaksanaan program. “Kita ingin memastikan adanya
pemerataan, baik itu secara geografis maupun dalam hal program studi dan
sektor industri,” ujarnya. Pemerintah berencana meningkatkan jumlah peserta
secara bertahap hingga mencapai ratusan ribu di seluruh Indonesia.
❖
