SMSI Aceh dan DPRA Perkuat Sinergi, Kawal Kebijakan Pembangunan Daerah
Daftar Isi
| Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh bersilaturahmi dengan Wakil Ketua DPR Aceh, Ali Basrah, di Kantor DPR Aceh, Kamis (16/10/2025). (Foto: Dok. SMSI Aceh/Cut Nauval d). |
SMSI Aceh silaturahmi dengan DPRA. Bahas peran media dalam mengawal kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah.
koranaceh.net | Banda Aceh ‒
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh
menjalin silaturahmi dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA),
Ali Basrah, di ruang kerjanya, Kamis (16/10/2025). Pertemuan itu menjadi ajang
mempererat hubungan antara insan pers dan lembaga legislatif sekaligus
membahas peran media dalam mengawal kebijakan publik di Aceh.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, hadir Ketua SMSI Aceh,
Aldin NL, didampingi Sekretaris
Muhajir Juli, Bendahara Sulaiman, serta sejumlah anggota dan perwakilan pimpinan media di
Aceh. Diskusi mengalir dari isu strategis pembangunan hingga tantangan
pengelolaan keuangan daerah.
Ali Basrah menyoroti kondisi pengelolaan anggaran daerah yang menurutnya masih
perlu ditata lebih baik, terutama terkait transfer dana pusat, pengusulan
program pembangunan, dan pemotongan
Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
agar Aceh tak selalu bergantung pada dana pusat.
“Pemerintah Aceh
harus lebih serius mengelola PAD dan memaksimalkan sumber daya alam.
Koordinasi dengan pemerintah pusat serta percepatan proyek strategis menjadi
kunci pertumbuhan ekonomi,” ujar Ali.
Selain itu, Ali menegaskan peran media sangat penting sebagai penyampai
aspirasi rakyat sekaligus pengawas kebijakan publik. Ia berharap media di
bawah naungan SMSI dapat menghadirkan pemberitaan yang edukatif, kritis, dan
berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Ketua SMSI Aceh Aldin NL menyambut baik apresiasi dan
dukungan legislatif terhadap insan pers. Ia menilai pertemuan ini sebagai
momentum memperkuat kolaborasi antara media dan wakil rakyat dalam menjaga
transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepahaman untuk terus membangun
komunikasi intensif antara SMSI Aceh dan DPRA, demi mendorong pembangunan yang
lebih terbuka dan berpihak pada masyarakat.
❖