Wagub Aceh Hadiri Rakornas TPAKD 2025 di Jakarta, Penguatan Akses Keuangan Daerah Jadi Bahasan Utama

Daftar Isi

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berpose di sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2025 di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025). (Foto: Dok. Humas Pemerintah Aceh).

Wagub Aceh hadiri Rakornas TPAKD 2025 di Jakarta. Rakornas bahas penguatan akses keuangan daerah untuk stabilitas ekonomi nasional.

koranaceh.net | Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2025 di Ballroom Dana Rote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Kegiatan yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri itu mengangkat tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.”

Rakornas diikuti oleh ratusan kepala daerah se-Indonesia, termasuk Wakil Gubernur Aceh yang turut didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra. Agenda tersebut menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat inklusi keuangan serta mendukung program prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa inklusi keuangan merupakan salah satu indikator utama stabilitas ekonomi makro yang kini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Daerah (RPJMD). “TPAKD menjadi penting karena inklusi keuangan adalah indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro dan bagian dari agenda pembangunan nasional maupun daerah,” ujarnya saat menyampaikan sambutan.

Ia juga menyebut peningkatan akses keuangan menjadi bagian integral dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemerataan layanan keuangan, kata Airlangga, tidak hanya sebatas kebijakan teknis, tetapi merupakan bentuk nyata keadilan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam arahannya, Airlangga mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian besar terhadap perluasan akses keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Adapun, tambahnya, kebijakan inklusi keuangan juga menjadi pembahasan dalam pertemuan Presiden dengan Ratu Maxima dari Belanda, yang memimpin Komite Keuangan Inklusif Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Ke depan, TPAKD diharapkan juga membuka akses bagi agenda prioritas Presiden seperti program makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih,” jelasnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menambahkan lembaganya terus memperkuat peran TPAKD sebagai katalisator pemerataan ekonomi nasional. OJK, katanya, mendorong penguatan ekosistem keuangan digital dan perluasan titik akses keuangan di daerah agar masyarakat dapat menikmati layanan yang mudah diakses, aman, dan terjangkau.

“Kami ingin memastikan setiap warga, dari kota hingga desa, memiliki akses terhadap layanan keuangan yang layak dan berkelanjutan,” ujar Mahendra.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan sejak diinisiasi pada 2016, TPAKD telah menjadi motor penggerak inklusi keuangan nasional. Hingga November 2024, sebanyak 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota telah membentuk TPAKD di wilayahnya. Beberapa program unggulan seperti Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Simpanan Pelajar (SimPel) disebut telah menjangkau jutaan masyarakat.

“TPAKD telah menyalurkan pembiayaan melawan rentenir senilai Rp46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur, serta kredit sektor pertanian sebesar Rp3,71 triliun kepada 80 ribu debitur. Selain itu, program Satu Rekening Satu Pelajar telah mencapai 58,32 juta rekening, atau sekitar 87 persen dari total pelajar Indonesia,” papar Friderica.

Program TPAKD, tegas Frederica, kini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendukung Asta Cita Pemerintah, yakni delapan prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan literasi keuangan adalah fondasi penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Adapun, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong kolaborasi lintas instansi untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. “Kolaborasi dan sinergitas merupakan kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Rakyat kecil tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama pembangunan,” ujarnya.

Selain forum diskusi, Rakornas 2025 juga menjadi ajang peluncuran Roadmap TPAKD 2026–2030 yang akan menjadi pedoman arah kebijakan akses keuangan daerah lima tahun ke depan. Roadmap tersebut dirancang untuk memperkuat pembiayaan UMKM serta memastikan sinergi antara rencana kerja TPAKD dengan pembangunan nasional.

Dalam rangkaian acara, dilakukan pula penyerahan TPAKD Award 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil memperluas akses keuangan. Lima provinsi dan sepuluh kabupaten/kota menerima penghargaan tersebut.

Untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sumatera Selatan (wilayah Sumatera), D.I. Yogyakarta (wilayah Jawa-Bali), Kalimantan Barat (wilayah Kalimantan), Sulawesi Selatan (wilayah Sulawesi), dan Nusa Tenggara Barat (wilayah Nusra, Maluku, dan Papua).

Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, penerima penghargaan TPAKD terbaik adalah Kabupaten Langkat dan Kota Metro (wilayah Sumatera); Kota Surabaya dan Kabupaten Sumedang (wilayah Jawa-Bali); Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kapuas Hulu (wilayah Kalimantan); Kabupaten Maros dan Kota Palu (wilayah Sulawesi); serta Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Maluku Tengah (wilayah Nusra, Maluku, dan Papua).

Pewarta:

Muntaziruddin Sufiady Ridwan

❖