Wagub Aceh Janji Perjuangkan Harga Standar Minyak Nilam Petani Lhoong

Daftar Isi

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (tengah), berdiskusi dengan petani dan perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI) saat meninjau kebun nilam kelompok tani Nilam Lhoong Aceh Sejahtera (Nilas) di Gampong Umong Seuribee, Kecamatan Lhoong, Aceh Besar, Sabtu (4/10/2025). Kunjungan itu dilakukan untuk mendengar langsung keluhan petani terkait fluktuasi harga minyak nilam dan upaya pemerintah mencari solusi stabilisasi harga. (Foto: dok. Humas Pemerintah Aceh).

Wagub Aceh Fadhlullah janji perjuangkan harga standar minyak nilam agar petani Lhoong tidak rugi di tengah fluktuasi pasar.

koranaceh.net | Banda Aceh ‒ Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berjanji akan memperjuangkan penetapan harga standar minyak nilam agar petani di Aceh tidak terus merugi akibat fluktuasi harga di pasar. Pernyataan itu ia sampaikan saat meninjau kebun nilam kelompok tani Nilam Lhoong Aceh Sejahtera (Nilas) di Gampong Umong Seuribee, Kecamatan Lhoong, Aceh Besar, Sabtu (4/10/2025).

Rombongan Wakil Gubernur bersama Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, serta jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pimpinan perbankan di Aceh, melakukan touring sepeda motor dari Banda Aceh menuju Puncak Gunung Gurutee. Dalam perjalanan, mereka meninjau langsung budidaya dan proses produksi minyak nilam di lokasi binaan Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar minyak nilam Aceh bisa ditetapkan harga standar minimal yang tidak merugikan petani saat kondisi apapun,” kata Fadhlullah di hadapan para petani nilam. Ia menambahkan, nilam asal Aceh merupakan salah satu yang terbaik di dunia sehingga perlu dukungan kebijakan yang melindungi nilai ekonominya.

Ketua Koperasi Nilas, Faisal, menjelaskan kelompok tani binaan BSI itu mengelola lahan nilam seluas 20 hektar. Dari setiap hektar, para petani dapat menghasilkan antara 100 hingga 150 kilogram minyak nilam yang kemudian dijual kepada PT U Green di Banda Aceh untuk diekspor ke Prancis. Di negara itu, minyak nilam asal Aceh digunakan sebagai bahan baku industri parfum merek Chanel.

Menurut Faisal, harga jual minyak nilam saat ini berada pada titik rendah, yakni sekitar Rp 700 ribu per kilogram. Padahal, biaya produksi per hektar mencapai Rp 40 juta hingga Rp 50 juta dengan masa tanam enam bulan.

“Harga saat ini lagi turun di Rp 700 ribu, bila harga segini petani hanya mendapatkan untung sangat sedikit setelah menanam dan merawat tanaman selama enam bulan,” ujarnya.

Faisal berharap pemerintah dapat menetapkan harga dasar minyak nilam minimal Rp1 juta per kilogram untuk mencegah permainan harga di tingkat tengkulak. “Kami ingin ada kebijakan yang melindungi petani, agar tidak dirugikan saat harga turun,” kata Faisal.

Menanggapi hal itu, Fadhlullah menyatakan pemerintah daerah akan berupaya mencari solusi jangka panjang. Ia menilai penguatan tata niaga dan koperasi petani menjadi salah satu langkah strategis. “Salah satu nilam terbaik dunia adalah di Aceh, saya harap bapak terus berjuang dan semangat menanam nilam, jangan berhenti saat kondisi seperti ini, kami akan mencari solusinya,” ujarnya.

Ia juga menyinggung program nasional pembentukan 80 ribu koperasi desa merah putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu solusi penguatan ekonomi petani. Menurutnya, koperasi desa (Kopdes) dapat berperan dalam menjaga kestabilan harga produk pertanian, termasuk minyak nilam.

“Kopdes akan menampung produk pertanian petani dengan standar harga yang sama di seluruh Indonesia,” kata Fadhlullah.

Dalam kesempatan itu, Fadhlullah turut mendorong pihak perbankan untuk mempermudah akses pembiayaan bagi para petani. Ia menyebut kehadiran dua bank besar di Aceh, yakni Bank Aceh dan BSI, harus memberi kemudahan modal kerja dan investasi kepada kelompok tani.

“Hari ini bersama sama datang dua pimpinan perbankan di Aceh yaitu Bank Aceh dan BSI, tentu kedua bank ini harus memudahkan bapak ibu yang membutuhkan pembiayaan,” ujar Fadhlullah.

Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, mengatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani nilam. Ia menyebut keamanan wilayah produksi pertanian harus dijaga agar aktivitas ekonomi rakyat tidak terganggu.

“Petani nilam adalah aset ekonomi Aceh. Kami pastikan wilayah-wilayah sentra produksi tetap aman dan kondusif agar kegiatan pertanian berjalan lancar,” kata Kapolda.

Sementara itu, perwakilan BSI menyampaikan pihaknya akan terus mendampingi kelompok petani nilam melalui program pembinaan dan akses pembiayaan mikro. Menurutnya, pendampingan ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas minyak nilam Aceh agar mampu bersaing di pasar ekspor.

Kegiatan peninjauan tersebut menjadi bagian dari agenda touring bersama antara Pemerintah Aceh, OJK, dan perbankan untuk mempromosikan potensi ekonomi daerah di sepanjang lintasan barat Aceh. Rombongan berangkat dari Banda Aceh pukul 07.30 WIB dan menempuh perjalanan sekitar tiga jam menuju Puncak Gunung Gurutee.

Dalam kunjungan itu, Wakil Gubernur juga menegaskan pentingnya hilirisasi produk pertanian Aceh, khususnya minyak nilam. Ia menilai peningkatan nilai tambah produk menjadi kunci agar Aceh tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah.

“Dulu kita jual daunnya saja, tapi sekarang sudah bisa disuling menjadi minyak dan harganya tentu lebih mahal. Ke depan kita berupaya Aceh bisa mengolah sendiri minyak nilam untuk dijadikan parfum dan produk lainnya,” pungkasnya.

Pemerintah Aceh berencana menindaklanjuti hasil kunjungan ini dengan pembahasan lintas instansi untuk merumuskan kebijakan harga dasar dan dukungan pembiayaan bagi petani nilam. Isu stabilisasi harga minyak nilam menjadi perhatian penting di tengah tren penurunan harga global yang mempengaruhi pendapatan petani di Aceh.