.png "koranaceh.net"){kind=small}
Wagub Fadhlullah Minta Dukungan Komisi IX DPR RI Perkuat Layanan Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Aceh
Daftar Isi
 |
| Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berbicara dalam pertemuan dengan Komisi IX DPR RI di Ruang Potensi Daerah, Kantor Gubernur Aceh, Senin (6/10/2025). Pertemuan tersebut membahas penguatan layanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan pekerja di Aceh. (Foto: dok. Humas Pemerintah Aceh). |
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah minta dukungan Komisi IX DPR RI untuk perkuat layanan kesehatan, rumah sakit regional, dan ketenagakerjaan di Aceh.
koranaceh.net | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta dukungan penuh dari Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk memperkuat layanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan pekerja di Aceh. Permintaan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Senin (6/10/2025).
Kunjungan kerja Komisi IX tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dan penyerapan aspirasi daerah terkait pelaksanaan program nasional di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Pemerintah Aceh memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis dan tantangan daerah, khususnya pasca-penurunan dana otonomi khusus (Otsus).
Baca Juga:
“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh anggota Komisi IX DPR RI. Kehadiran Bapak/Ibu merupakan kesempatan berharga untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Fadhlullah dalam sambutannya.
Wagub menjelaskan bahwa pengurangan dana Otsus dalam lima tahun terakhir berdampak langsung pada pembiayaan program kesehatan dan ketenagakerjaan. Meski begitu, Pemerintah Aceh tetap berupaya menjamin layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan BPJS Kesehatan.
“Meski anggaran Otsus menurun, Pemerintah Aceh tetap memastikan masyarakat Aceh terlindungi melalui JKA dan BPJS. Tidak boleh ada warga Aceh yang tidak mendapatkan layanan kesehatan dasar,” ujar Fadhlullah.
Selain program jaminan kesehatan, Fadhlullah juga menyoroti implementasi program Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini telah berjalan di 326 dari 855 titik dapur gizi di Aceh. Program tersebut disebut telah memberikan manfaat bagi sekitar 1,7 juta penerima yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
Dalam bidang fasilitas kesehatan, Fadhlullah menyampaikan, Pemerintah Aceh saat ini fokus memperkuat tiga Rumah Sakit (RS) Regional yang berlokasi di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Barat. Ketiganya dirancang untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan masyarakat di daerah tengah dan barat-selatan Aceh.
“Dengan kondisi geografis Aceh yang luas, keberadaan RS regional sangat penting. Kami berharap dukungan Komisi IX dan Kementerian Kesehatan dalam penyediaan alat kesehatan serta tenaga medis, agar masyarakat di daerah terpencil tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Banda Aceh,” jelas Fadhlullah.
Wakil Gubernur juga menekankan bahwa peningkatan sektor ketenagakerjaan menjadi prioritas seiring dengan upaya pemerintah mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Ia meminta dukungan kebijakan dan program lintas kementerian untuk memperkuat pelatihan vokasi, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan perlindungan bagi pekerja migran Aceh.
“Kami berharap dukungan konkret dari Komisi IX agar kebijakan di tingkat pusat dapat memperhatikan kondisi daerah, khususnya bagi pekerja migran dan tenaga kerja sektor informal,” tambahnya.
Ketua Komisi IX DPR RI Drg. Putih Sari menyampaikan bahwa kunjungan kerja ke Aceh merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah. Ia menyebut Aceh termasuk provinsi dengan perkembangan positif dalam indikator kesehatan, namun masih memerlukan penguatan fasilitas dan dukungan sumber daya manusia.
“Kami telah meninjau langsung RSUD dr. Zainoel Abidin dan mengapresiasi inovasi pelayanan yang dilakukan. Tapi tentu masih dibutuhkan penguatan sarana dan tenaga medis untuk menjangkau daerah-daerah terpencil,” kata Putih Sari.
Ia juga menilai, program-program daerah seperti JKA dan BGN dapat menjadi model kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung kesehatan masyarakat. “Kami ingin memastikan program nasional seperti BGN, BPJS Kesehatan, dan ketenagakerjaan berjalan optimal serta tepat sasaran,” ujarnya.
Baca Juga:
Dalam sesi dialog terbuka, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengemukakan kondisi RS Regional yang telah diserahkan Pemerintah Aceh kepada Pemkab Aceh Tengah. Ia menjelaskan, rumah sakit tersebut telah beroperasi, namun masih memerlukan tambahan peralatan medis dan fasilitas laboratorium.
“Rumah sakit ini menjadi rujukan bagi lima kabupaten di dataran tinggi. Kadang pasien meninggal di perjalanan karena jarak yang jauh ke Banda Aceh. Kami sangat berharap dukungan alat kesehatan dan SDM dapat segera terealisasi,” ujar Haili Yoga.
Selain membahas kesehatan, rapat kerja juga menyinggung isu ketenagakerjaan, termasuk sinergi pelaksanaan program pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja luar negeri. Pemerintah Aceh menyampaikan perlunya peningkatan koordinasi dengan BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal perlindungan dan penempatan tenaga kerja migran asal Aceh.
Pertemuan diakhiri dengan penegasan komitmen antara Pemerintah Aceh, Komisi IX DPR RI, dan kementerian terkait untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program kesehatan, ketenagakerjaan, serta kesejahteraan masyarakat Aceh.
Selain Wakil Gubernur Aceh, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional (BGN), BP2MI, serta perwakilan dari Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh.