Audiensi Bersama Wamendagri, Pj Gubernur Aceh Sampaikan Pilkada Aceh Berjalan Baik dan Lancar

Pj Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si dan Ketua DPR Aceh, Zulfadli A.Md bersama pimpinan DPRA melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di ruang kerja Gedung B Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, (15/1/2025). (Foto: Humas BPPA)

Stabilitas dan kedamaian pilkada menjadi kebanggaan Aceh. Pj Gubernur Safrizal mengungkapkan proses demokrasi yang berjalan lancar kepada Wamen Bima Arya.

Jakarta – Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, bersama Ketua DPR Aceh Zulfadli A.Md dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di ruang kerjanya, Gedung B Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Rabu, 15 Januari 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Safrizal melaporkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh berlangsung dengan aman, damai, dan tanpa gugatan hukum.

“Alhamdulillah pilkada di Aceh berjalan lancar dan baik, Pak Wamen,” ujar Safrizal, yang turut didampingi oleh Ketua DPRA dan rombongan.

Safrizal juga menyinggung rencana pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, yang dijadwalkan akan dilangsungkan di Gedung Paripurna DPRA di Aceh, seperti yang sudah dilakukan pada pelantikan sebelumnya.

Baca Juga:
Aceh Tak Perlu Tambah Aparat Keamanan

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyambut baik kedatangan Safrizal dan rombongan dari Aceh. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah pusat masih membahas jadwal resmi pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

“Hingga saat ini Mendagri Tito Karnavian bersama Presiden Prabowo masih mendiskusikan hal tersebut,” kata Bima Arya.

Ia juga menambahkan bahwa penetapan jadwal pelantikan kemungkinan harus menyesuaikan dengan agenda Mahkamah Konstitusi, apabila ada potensi gugatan hukum.

“Memang sampai detik ini kita masih mendiskusikan, kita tunggu saja,” ujarnya.

Audiensi tersebut menjadi momentum untuk memastikan kelancaran transisi kepemimpinan di Aceh, sekaligus menegaskan stabilitas politik dan keamanan selama pelaksanaan pilkada.[]