![]() |
| Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, saat menandatangani dokumen serah terima jabatan yang disaksikan Mendagri Tito Karnavian dalam sidang paripurna DPRA, Rabu (12/2/2025). (Foto: Ist). |
Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah resmi dilantik sebagai Gubernur dan
Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam sidang paripurna DPR Aceh. Menteri
Dalam Negeri Tito Karnavian mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam
pelantikan ini.
Banda Aceh – Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, bersama
Fadhlullah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode
2025-2030. Prosesi pelantikan berlangsung dalam sidang paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh pada Rabu, 12 Februari 2025, yang dihadiri oleh
berbagai tokoh penting, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Muhammad Tito Karnavian yang bertindak atas nama Presiden Republik Indonesia,
Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Tito menegaskan bahwa seharusnya
pelantikan kepala daerah di Indonesia dilakukan serentak pada 20 Februari 2025
di Istana Negara, Jakarta.
Namun, Aceh memiliki kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur bahwa pelantikan dilakukan dalam
sidang paripurna DPR Aceh.
“Atas permintaan DPR Aceh dan Gubernur terpilih,
pelantikan dilakukan lebih awal pada 12 Februari agar ada waktu bagi gubernur
untuk melantik bupati dan wali kota di masing-masing daerah,” ujar Tito dalam
pidatonya.
Ia juga menambahkan bahwa setelah pelantikan ini, kepala daerah di Aceh tetap
akan mengikuti pelantikan serentak secara simbolis di Jakarta serta mengikuti
agenda retret bersama Presiden di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Tito juga menyampaikan permohonan maaf dari Presiden Prabowo Subianto yang
berhalangan hadir karena harus menerima kunjungan Presiden Turki. “Sebetulnya
beliau sangat ingin hadir karena kecintaan beliau kepada Aceh,” katanya.
Pelantikan ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Wali Nanggroe
Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, yang memberikan pengukuhan adat kepada
Mualem dan Fadhlullah. Dalam sambutannya, Wali Nanggroe menegaskan bahwa
rakyat Aceh telah memberikan mandat kepada pasangan ini untuk memimpin Aceh
dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
“Kami berharap saudara dapat memajukan peradaban Aceh, meningkatkan
kesejahteraan rakyat, dan terus memperkuat perdamaian yang telah dibangun
selama ini,” ujar Malik Mahmud.
Setelah dilantik, Mualem dalam pidato perdananya menegaskan komitmennya untuk
membangun Aceh yang lebih sejahtera. “Kami tidak ingin lagi mendengar Aceh
disebut sebagai provinsi termiskin. Saya mau Aceh lebih maju dan lebih kaya
dibanding provinsi lain. Hari ini kita mulai langkah bersama untuk menjadikan
Aceh lebih baik,” katanya.
Mualem juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat
dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. “Kami menerima amanah ini dengan
penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan harapan besar akan masa depan Aceh,”
ujarnya. Ia juga menegaskan pentingnya hubungan harmonis antara eksekutif dan
legislatif untuk memastikan pembangunan berjalan dengan efektif.
Baca Juga:
Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang: 505 Pemimpin Ikuti Pembekalan Satu
Pekan
Ketua DPR Aceh, Zulfadli, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar
pemerintahan yang baru dapat bersinergi dengan baik bersama DPR Aceh demi
kemajuan provinsi ini. “Pelantikan ini adalah momen penting. Pemerintahan yang
baik memerlukan sinergi yang erat antara eksekutif dan legislatif,” katanya.
Sementara itu, mantan Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, yang turut hadir
dalam acara ini, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilannya menjalankan
tugas dalam masa transisi.
Ia juga mengapresiasi seluruh elemen masyarakat
yang telah mendukungnya selama menjabat. “Kami berhasil menurunkan angka
kemiskinan sebesar 2 persen dalam enam bulan terakhir, dan kami berharap
pemerintahan yang baru dapat melanjutkan perjuangan ini,” ujar Safrizal.
Acara pelantikan ini berlangsung dalam suasana penuh khidmat dan semangat
kebersamaan. Sejumlah tokoh nasional dan internasional turut hadir, di
antaranya Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri
Perindustrian Faisol Riza, Duta Besar Finlandia, Kepala Badan Intelijen Negara
(BIN), serta tokoh-tokoh perdamaian Aceh seperti Jusuf Kalla dan Hamid
Awaluddin.[]




