Mualem Temui AHY, Bahas Reintegrasi dan Perdamaian Aceh

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Jum'at (11/4/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh).

Gubernur Aceh temui Menko AHY bahas penguatan perdamaian, reintegrasi mantan kombatan, dan desak penyelesaian alokasi lahan pasca-konflik.

koranaceh.net – Pemerintah Aceh kembali mengingatkan pentingnya keberlanjutan perdamaian dan reintegrasi pascakonflik dalam pertemuan antara Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di kantor Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Jakarta Pusat, Jumat, 11 April 2025.

Didampingi oleh Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin, serta sejumlah pejabat Aceh lainnya, Mualem menyampaikan secara langsung harapan Pemerintah Aceh agar pemerintah pusat terus memberikan perhatian serius terhadap penguatan perdamaian, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur di wilayah bekas konflik tersebut.

Baca Juga :
Bertemu Hasyim Djojohadikusumo, Pemerintah Aceh Bahas Investasi Penggilingan Gabah, Tuna, dan Pabrik Kertas di Aceh

“Untuk penguatan perdamaian Aceh yang sudah berjalan 20 tahun ini, perlu dukungan dari pemerintah pusat. Karena itu Mualem meminta Menteri AHY memberikan perhatian yang lebih untuk Aceh, apalagi damai Aceh tercapai pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang tak lain adalah ayahnya Menteri AHY,” ujar Kepala BRA, Jamaluddin, usai pertemuan.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat ini juga dimanfaatkan Mualem untuk menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Aceh, khususnya terkait penyediaan lahan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurut Jamaluddin, isu alokasi lahan ini masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam agenda reintegrasi.

“Persoalan lahan bagi mantan kombatan GAM ini sebelumnya juga sudah intens dibahas ketika AHY menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), jadi nyambung ketika kita sampaikan,” jelasnya.

Poin 3.2.5 dalam MoU Helsinki menyebut bahwa Pemerintah Republik Indonesia wajib mengalokasikan tanah pertanian dan dana memadai kepada Pemerintah Aceh, sebagai upaya memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM dan memberi kompensasi kepada tahanan politik serta warga sipil terdampak konflik.

Baca Juga :
Pemerintah Aceh Bahas Percepatan Infrastruktur dan Transmigrasi Dengan Pemerintah Pusat

Menanggapi permintaan tersebut, AHY menegaskan bahwa dirinya memiliki kepedulian khusus terhadap Aceh. Ia menyebut keberlanjutan damai Aceh sebagai bagian dari “legacy” Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga ayahnya.

“Apa lagi Aceh damai di masa pemerintahan orang tua kami Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kami ingin agar Aceh terus maju dan damai,” ujar AHY, menyatakan kesiapannya untuk mendukung agenda-agenda pembangunan damai yang diusulkan Pemerintah Aceh.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir Syamaun, Ketua DPRA Zulfadli, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh T Asnal Zahri, serta sejumlah pejabat teknis lainnya dari Aceh. [*]