Plt Sekda Aceh Pimpin Rapat Persiapan MCSP KPK: “Ini Kerja Kolektif, Bukan Sekadar Kepatuhan”

Plt Sekda Aceh, M. Nasir (tengah) dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention (MCSP)- KPK Tahun 2025 di Ruang Rapat Potensi Daerah, Kantor Gubernur Aceh, Senin (14/4/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh).

Plt Sekda Aceh pimpin rapat persiapan MCSP KPK. Tegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi demi tata kelola pemerintahan yang bersih.

koranaceh.net – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, memimpin rapat persiapan pelaksanaan program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025 di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 14 April 2025.

Rapat ini dihadiri oleh Inspektur Aceh Jamaluddin, koordinator MCSP, serta seluruh kepala dinas dan kepala biro di lingkungan Pemerintah Aceh.

Baca Juga :
Gubernur Aceh Dukung Produksi Film Kesultanan Aceh-Ottoman: Sejarah Harus Jadi Tontonan dan Tuntunan

MCSP merupakan pembaruan dari program sebelumnya, yakni Monitoring Center for Prevention (MCP) yang selama ini dijalankan oleh KPK. Program ini didesain untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di level pemerintah daerah dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis konteks lokal.

“MCSP ini bukan hanya soal kepatuhan administratif. Ini adalah upaya kolektif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” kata M. Nasir dalam arahannya.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan MCSP mencakup empat pilar utama, yakni monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, controlling terhadap potensi kerawanan korupsi, surveillance terhadap aktivitas berisiko tinggi, serta prevention melalui reformasi sistem dan tata kelola.

“Setiap indikator dalam program ini disusun berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi daerah. Maka komitmen kita dalam menjalankannya harus utuh,” tegasnya.

Baca Juga :
Mualem Temui AHY, Bahas Reintegrasi dan Perdamaian Aceh

M. Nasir juga menyampaikan apresiasi terhadap progres implementasi program pencegahan korupsi di Aceh dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras banyak pihak, dan perlu dilanjutkan secara konsisten dalam pelaksanaan MCSP tahun ini.

“Keberhasilan ini tidak akan tercapai jika hanya berjalan sendiri-sendiri. Ini kerja kolektif, dan hanya bisa berhasil bila seluruh pejabat Pemerintah Aceh menjalankannya dengan penuh tanggung jawab,” tutupnya.

Program MCSP akan menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian integritas dan efektivitas tata kelola pemerintah daerah oleh KPK. Pemerintah Aceh pun menyiapkan langkah-langkah teknis untuk memastikan program tersebut dapat dijalankan sesuai dengan panduan dan target yang telah ditetapkan. [*]