Menguji Kredibilitas Gubernur Aceh: 4 Pulau yang Direbut

Pengamat Sosial Ekonomi Aceh, Dr. Taufiq A. Rahim. (Foto: Dok. Koran Aceh).

Dr. Taufiq A. Rahim
*Pengamat Sosial Ekonomi Aceh

Hilangnya 4 pulau di Aceh Singkil jadi ujian serius marwah dan keberanian politik Gubernur Aceh dalam membela hak dan kehormatan tanah leluhur.

koranaceh.net ‒ Pembicaraan publik Aceh semakin seru dan hangat, bahwa rebut dan hilangnya 4 Pulau di Aceh Singkil pada kawasan Pulau Banyak. Ini merupakan ujian berat bagi Gubernur Aceh, karena berhubungan dengan harta benda, aset dan tanah Aceh dengan keputusan politik yang disahkan oleh Pemerintah Pusat, melalui Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI).

Sehingga ini menambah daftar panjang tugas politik dan kebijakan Gubernur Aceh, juga diuji kredibilitas, kapasitas, kompetensi politik serta keberanian Gubernur Aceh, yang pernah menjadi Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hal yang prinsipil adalah, sebagai elite Pemimpin Aceh dan Ketua Partai Politik Lokal (Partai Aceh), mesti memperlihat, menunjukkan serta membuktikan eksistensinya terhadap rakyat Aceh.

Baca Juga :
Pemerintah Aceh Upayakan Empat Pulau di Singkil Kembali Masuk Wilayah Aceh

Hal ini tentu saja, bukan hanya sebagai Gubernur Aceh yang menyatakan sebagai pilihan politik, akan tetapi sebagai mantan pejuang GAM dan putra Aceh, mesti memperlihatkan jati diri yang sesungguhnya sebagai orang Aceh. Karena selama ini terjesan bahwa, marwah Aceh terus dipermainkan, dinjak-injak, didiskriminasi, bahkan terjajah oleh kepentingan Pemeintah Pusat, termasuk Provinsi Sumatera Utara yang terus saja ingin menguasai serta merebut tanah dan wilayah Aceh, juga seluruh sumber daya alam (resources) Aceh.

Ini berlaku sejak Aceh terpaksa bergabung serta mengakui dan mendukung Kemerdekaan Indonesia. Hingga saat ini terus diperlakukan secara tidak adil, diskriminatif dan terjajah (neocolinialisme politics) secara realitas, terhadap kebijakan politik, ekonomi, sosial budaya dan lainnya, sehingga ditambah dengan stigma negatif terhadap Aceh sebagai modal politik serta sejarah Indonesia Merdeka.

Oleh karena itu, diperlukan keberanian, ketegasan, sikap politik dan kebijakan, diplomasi serta marwah Gubernur Aceh terhadap 4 Pulau Aceh yang direbut serta dirampas senena-mena.

Dengan demikian, jika benar dan benar-benar sebagai elite Pemimpin Aceh yang sah. Maka mesti diperjuangkan dan dikembalikan ke-4 Pulau tersebut sebagai harta sah kekayaan Aceh dengan berbagai konsekwensi logis, politik, etika-moral serta marwah bangsa Aceh yang selama ini terus tercabik-cabik.

Baca Juga :
Mestinya Tim RPJM antara Lima sampai Lima Belas Orang Saja

Maka mesti ditunjukkan kepada Indonesia dan dunia bahwa Aceh adalah sebuah bangsa yang berperadaban/tamaddun, bangsa yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Karena jika merujuk MoU Helsinki (2005), ini sebiah pelanggaran perjanjian damai dari penyelesaian konflik Aceh dengan RI, yang saat ini juga menjadi pantauan internasional.

Sehingga, persoalan 4 Pulau Aceh di Aceh Singkil, kawasan Pulau Banyak menjadi sebuah uji kredibilitas Gubernur Aceh yang mesti dihadapi dengan berbagai konsekuensinya. Jadi bukan hanya Gubernur Aceh, jika anda berani dan benar, dapat dipastikan rakyat Aceh berada dibelakang anda. Ini harkat dan martabat Aceh dan atau rakyat Aceh.

Wassalam.... [*]