Plt Sekda Aceh: Musdalub HIPMI Harus Jadi Titik Balik Konsolidasi dan Perluasan Peran Ekonomi

Plt Sekda Aceh, Muhammad Nasir, saat menyampaikan kata sambutan dalam Musdalub HIPMI Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, pada Minggu (1/6/2025).
Plt Sekda Aceh, Muhammad Nasir, saat menyampaikan kata sambutan dalam Musdalub HIPMI Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, pada Minggu (1/6/2025).

Plt Sekda Aceh dorong HIPMI manfaatkan Musdalub ke-15 untuk konsolidasi dan perluas peran wirausaha muda dalam pembangunan ekonomi daerah.

koranaceh.net Pemerintah Aceh mendorong agar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh memanfaatkan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) ke-15 sebagai ajang konsolidasi internal sekaligus penguatan peran ekonomi organisasi.

Pernyataan ini disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Aceh, M. Nasir, saat membacakan sambutan Gubernur Aceh pada pembukaan Musdalub HIPMI Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Minggu, 1 Juni 2025.

Baca Juga :
Plt Sekda Aceh: Pancasila Harus Jadi Jiwa Pembangunan, Bukan Sekadar Hafalan Seremonial

“Selain sebagai agenda organisasi untuk memilih kepemimpinan baru, Musdalub juga merupakan ajang konsolidasi yang penting untuk memperkuat soliditas internal, mempererat jejaring, serta mempertegas peran HIPMI sebagai katalisator pembangunan ekonomi Aceh,” ujar M. Nasir.

Dalam kesempatan tersebut, M Nasir menyampaikan bahwa saat ini Aceh tengah mengalami fase transformasi yang menjanjikan, terutama ditandai dengan turunnya angka kemiskinan. Ia menyebutkan, “Penurunan angka kemiskinan dari 14,23 persen pada Maret 2024 menjadi 12,64 persen pada September 2024 adalah pencapaian yang menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi di Sumatera, dan ketiga secara nasional sejak Maret 2019.”

Nasir menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran pelaku usaha, khususnya wirausahawan muda. “Saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada HIPMI yang terus melahirkan wirausahawan muda yang tangguh dan visioner,” ujarnya.

Ia juga memaparkan bahwa berdasarkan data tahun 2023, Aceh memiliki potensi demografis yang besar, dengan 24,96 persen penduduknya berusia muda—sekitar 1,36 juta jiwa dari total 5,48 juta jiwa. Bonus demografi ini, menurutnya, harus dikelola dengan strategi yang matang.

Pada sisi perkembangan kewirausahaan, Nasir menyebutkan bahwa rasio wirausaha di Aceh pada Agustus 2024 mencapai 3,94 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 3,08 persen. Namun ia juga mengingatkan bahwa capaian tersebut belum cukup jika hanya dilihat dari sisi kuantitas.

“Tantangan ke depan adalah meningkatkan skala usaha, memperkuat formalitas bisnis, dan mendorong digitalisasi serta inovasi,” katanya. Ia menegaskan bahwa upaya ini penting untuk mengoptimalkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan serapan tenaga kerja.

Merujuk pada data Survei Angkatan Kerja Nasional 2022, ia mengungkapkan bahwa dari setiap 100 pemuda yang bekerja, 19 adalah wirausahawan, dan mayoritas di antaranya menjalankan usaha secara mandiri. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda tercatat sebesar 61,84 persen, dengan jumlah angkatan kerja Aceh mencapai 2,6 juta jiwa pada awal 2024.

Nasir turut menyoroti permasalahan pendidikan sebagai hambatan struktural dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia mengatakan, “Angka partisipasi sekolah untuk usia 7–12 tahun sebesar 99,42 persen, dan usia 13–15 tahun sebesar 97,77 persen. Namun pada jenjang 16–18 tahun, partisipasi menurun menjadi 81,55 persen.”

Ia menjelaskan, penurunan partisipasi di jenjang pendidikan menengah atas perlu menjadi perhatian serius karena sebagian besar tenaga kerja Aceh hanya lulusan SMA sederajat. “Sementara lulusan diploma atau sarjana yang terserap lapangan kerja persentasenya belum begitu besar, hanya 3,37 persen,” sebutnya.

Kondisi tersebut menurutnya menjadi alasan kuat agar dunia pendidikan dan dunia usaha menjalin sinergi lebih erat. Ia mendorong agar pemuda Aceh diarahkan bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hal ini, HIPMI memiliki posisi strategis.

“Di sinilah HIPMI memegang peranan penting dalam membentuk mentalitas entrepreneur sejak dini. Aceh memiliki berbagai potensi sektor unggulan yang siap digarap oleh pemuda, mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata berbasis halal, ekonomi kreatif, hingga teknologi digital,” jelas Nasir.

Ia mengungkapkan bahwa pada 2023, jumlah UMKM di Aceh tercatat sebanyak 424.850 unit, mayoritas merupakan usaha mikro. Sektor ini terbukti menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Lebih lanjut, Nasir menyebutkan bahwa bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2025—dengan 60 persen penduduk Aceh berada dalam usia produktif—harus direspons dengan peran aktif HIPMI dalam membentuk ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga :
Wagub Aceh Hadiri Penyaluran Dana Wakaf Habib Bugak untuk Jamaah Haji di Mekkah

Pemerintah Aceh, sambungnya, telah dan terus mendukung wirausaha melalui program pelatihan, bantuan peralatan, fasilitasi sertifikasi produk, pendampingan manajerial, hingga akses permodalan. Pemerintah juga mendorong pemuda pengusaha agar masuk ke sektor ekspor dan inovasi.

“Kami optimis, Musdalub ini semakin mempertegas kebangkitan HIPMI Aceh, yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, lebih aktif dalam membina kader, dan lebih kuat dalam advokasi kebijakan yang berpihak kepada wirausahawan muda,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh peserta Musdalub untuk menjadikan forum tersebut sebagai titik awal konsolidasi strategi dan pemimpin baru HIPMI yang mampu menjawab tantangan masa depan.

“Jadikan HIPMI sebagai rumah besar bagi para inovator, dan motor pembangunan lokal. Insya Allah, dengan semangat kolaborasi dan integritas, HIPMI Aceh akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masa depan Aceh yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” pungkas M Nasir.

Acara pembukaan Musdalub HIPMI Aceh turut dihadiri oleh Wakil Sekretaris Jenderal HIPMI Pusat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Wakil Wali Kota Banda Aceh, Wakil Bupati Aceh Barat, serta para tamu undangan lainnya.

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh Leontura. Diberdayakan oleh Blogger.