Gubernur Aceh Buka Musrenbang RPJM 2025–2029, Soroti Dana Otsus dan Infrastruktur Terpencil

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, saat menyampaikan sambutan dalam Musrenbang penyusunan RPJM Aceh 2025-2029 di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (9/7/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh).

Mualem buka Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029, soroti Dana Otsus, infrastruktur terpencil, dan perlunya sinergi pembangunan dengan kebijakan nasional.

koranaceh.net – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029, Rabu, 9 Juli 2025, di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh.

Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh, Forkopimda Aceh, Plt Sekda Aceh, para kepala daerah, ketua DPRK se-Aceh, pimpinan SKPA, tokoh masyarakat, serta kalangan akademik dan ulama.

Baca Juga :
Muhammadiyah Aceh Dorong Revisi UUPA Perkuat Syariat dan Kemandirian Ekonomi Aceh

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa RPJM Aceh harus berangkat dari kondisi nyata di lapangan dan merespons kebutuhan masyarakat. “Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menjaring gagasan dan saran konstruktif, guna memastikan pembangunan Aceh lima tahun mendatang berjalan terarah dan berorientasi hasil,” kata Muzakir Manaf.

Ia juga mengemukakan visi RPJM Aceh 2025–2029, yaitu “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan dalam sembilan misi strategis, dikenal sebagai “Cap Sikureung”. Misi tersebut mencakup penguatan syariat Islam, ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, hingga pelestarian lingkungan hidup.

Gubernur menekankan pentingnya penyelarasan RPJM Aceh dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Dana Otsus 2028–2047, serta RPJPA Aceh 2025–2045. Ia juga menyebut berakhirnya Dana Otsus pada 2027 sebagai tantangan besar dan berharap dukungan dari pemerintah pusat serta wakil Aceh di parlemen nasional.

“Kami titip harapan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA,” ujarnya.

Ia juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, seperti Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, serta Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, dalam arahannya, menekankan pentingnya konsistensi perencanaan antara daerah dan pusat. Ia menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar di atas 5 persen harus dicapai dengan sinergi seluruh provinsi, termasuk Aceh.

Tomsi juga menyoroti alokasi anggaran daerah yang belum merata di sejumlah kabupaten/kota di Aceh. “Belanja pegawai masih tinggi, sementara sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum menjadi prioritas utama di beberapa daerah,” ujarnya.

Baca Juga :
Gubernur Aceh Temui Fraksi Gerindra, Bahas Revisi UUPA dan Pengelolaan Aset Daerah

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy menyatakan bahwa Dana Otsus harus ditransformasikan menjadi akselerator pembangunan. Ia menekankan perlunya efisiensi belanja dan dorongan terhadap proyek strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi riil.

Menurut Rachmad, percepatan ekonomi Aceh dapat dicapai melalui beberapa langkah, seperti eksploitasi blok migas Selat Malaka, revitalisasi KEK Arun, optimalisasi kawasan Sabang, pengembangan pariwisata, serta peningkatan produktivitas komoditas pertanian dan kopi Gayo.

Musrenbang ini menjadi bagian awal dari penyusunan arah pembangunan Aceh lima tahun ke depan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan fiskal pasca-Otsus dan mendorong pertumbuhan inklusif serta berkelanjutan di berbagai sektor. [*]