.png "koranaceh.net"){kind=small}
Realisasi Belanja Pemko Banda Aceh Tertinggi di Aceh, Peringkat Kedua Nasional
 |
| Capaian realisasi belanja Pemko Banda Aceh tercatat tertinggi di Aceh dan peringkat kedua nasional tahun anggaran 2025. (Ilustrasi: Ist). |
Realisasi belanja Pemko Banda Aceh capai 71 persen hingga pertengahan Oktober. Tertinggi di Aceh dan urutan kedua nasional tahun anggaran 2025.
koranaceh.net | Banda Aceh ‒ Pemerintah Kota Banda Aceh mencatat kinerja anggaran yang menonjol menjelang akhir tahun anggaran 2025. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras dan Pengendalian Inflasi, Senin (20/10/2025), realisasi belanja Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi yang tertinggi di Provinsi Aceh dan menempati peringkat kedua tertinggi secara nasional.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, menyebut capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga efisiensi dan mempercepat penyerapan anggaran di tengah situasi ekonomi yang dinamis.
Baca Juga:
“Per 17 Oktober 2025, realisasi belanja Pemko Banda Aceh telah mencapai Rp1,02 triliun atau sekitar 71,02 persen dari total anggaran belanja daerah. Capaian ini tidak hanya tertinggi di Aceh, tetapi juga menjadi bukti komitmen kita terkait efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Banda Aceh,” ujar Alriandi.
Selain di sisi belanja, kinerja pendapatan daerah juga menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,43 triliun atau 76,10 persen dari target tahun 2025. Menurut Alriandi, keseimbangan antara pendapatan dan belanja menjadi indikator tata kelola keuangan daerah yang sehat.
“Kinerja pendapatan yang baik menjadi dasar utama bagi kemampuan belanja daerah yang optimal. Prinsip kami bukan sekadar cepat membelanjakan, tapi tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Rapat koordinasi yang digelar Kemendagri itu juga menyoroti korelasi positif antara percepatan realisasi belanja dan pengendalian inflasi. Banda Aceh dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara kedua aspek tersebut — mendorong aktivitas ekonomi tanpa mengganggu stabilitas harga kebutuhan pokok.
Capaian ini memperkuat posisi Banda Aceh sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan fiskal yang efisien di Indonesia. Dengan serapan anggaran tinggi, pemerintah kota diklaim mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan menopang kegiatan ekonomi warga.
Menanggapi hasil tersebut, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyebut keberhasilan itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh.
Baca Juga:
“Alhamdulillah, ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah. Kita ingin memastikan bahwa APBK bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan bagi warga Banda Aceh,” ujar Illiza.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip transparansi dan keberpihakan kepada masyarakat. “Kita ingin setiap belanja pemerintah memberi dampak nyata, memperbaiki layanan publik, membuka ruang ekonomi, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat,” ungkapnya.
Illiza menambahkan, capaian tersebut akan menjadi dorongan untuk terus meningkatkan disiplin fiskal dan inovasi dalam perencanaan pembangunan. “Insyaallah, capaian ini bukan akhir, tapi motivasi agar kita terus bekerja dengan prinsip Banda Aceh Kolaborasi, menghadirkan pemerintahan yang efisien, responsif, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.