Terima Kunjungan Wagub Aceh Bahas Rencana Investasi Malaysia di Sektor Nilam dan Pariwisata

Daftar Isi
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, beserta jajarannya berfoto bersama delegasi Dewan Perniagaan Serumpun Malaysia–Aceh, Indonesia (DPSMAI) usai membahas rencana investasi lintas sektor di Aceh, Senin (6/10/2025), di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh. Pertemuan turut dihadiri sejumlah kepala dinas terkait dari Pemerintah Aceh. (Foto: dok. Humas Pemerintah Aceh).
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, beserta jajarannya berfoto bersama delegasi Dewan Perniagaan Serumpun Malaysia–Aceh, Indonesia (DPSMAI) usai membahas rencana investasi lintas sektor di Aceh, Senin (6/10/2025), di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh. Pertemuan turut dihadiri sejumlah kepala dinas terkait dari Pemerintah Aceh. (Foto: dok. Humas Pemerintah Aceh).
Wagub Aceh Fadhlullah menerima kunjungan Dewan Perniagaan Malaysia-Aceh. Bahas rencana investasi di sektor nilam, pariwisata, dan pertanian.
koranaceh.net | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menerima kunjungan Dewan Perniagaan Serumpun Malaysia-Aceh, Indonesia (DPSMAI) di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Senin (6/10/2025). Pertemuan tersebut membahas rencana investasi DPSMAI di Aceh sekaligus peluang kerja sama ekonomi antara Aceh dan Malaysia.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi lintas negara di kawasan serumpun Melayu. Dalam pertemuan itu, kedua pihak meninjau potensi investasi di beberapa sektor strategis, antara lain pariwisata, industri, pertanian, peternakan, serta pengembangan komoditas unggulan daerah seperti nilam Aceh.


Baca Juga:

Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPSMAI dalam menjajaki peluang investasi di Aceh. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh terbuka terhadap kolaborasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Walau cuaca di Aceh ini sering panas, tapi orang-orang Aceh itu dingin (ramah dan terbuka). Pemerintah harus hadir dan memastikan bahwa setiap investasi benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Fadhlullah.

Ia menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memastikan investasi berjalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan, khususnya dalam sektor komoditas nilam Aceh, yang selama ini dikenal memiliki kadar patchouli alcohol (PA) tinggi namun masih menghadapi persoalan perdagangan yang merugikan petani.

Menurutnya, investasi yang masuk ke Aceh harus diarahkan untuk memperkuat tata niaga dan hilirisasi produk unggulan daerah agar nilai tambah bisa dirasakan langsung oleh pelaku lokal. Pemerintah Aceh, kata Fadhlullah, akan mengawal setiap tahapan agar kebijakan investasi selaras dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sementara itu, Wakil I DPSMAI, Norazmi Bin Kamaruzaman, menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi besar di berbagai sektor yang belum tergarap secara maksimal. Ia menilai sumber daya manusia (SDM) di Aceh memiliki kemampuan dan kreativitas tinggi, namun masih membutuhkan dukungan investasi untuk memperluas lapangan kerja dan daya saing ekonomi.

“Saya melihat banyak sekali potensi di Aceh. Orang-orang Aceh juga hebat dari segi kreativitas, namun masih terhambat karena kurangnya investor yang masuk. Karena itulah kami hadir untuk bekerja sama dengan Aceh,” ujar Norazmi.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman awal antara Pemerintah Aceh dan DPSMAI untuk menindaklanjuti pembahasan melalui penyusunan rencana investasi yang lebih konkret. Tahapan berikutnya akan difokuskan pada identifikasi sektor prioritas serta penetapan mekanisme kerja sama yang sesuai dengan ketentuan investasi di Indonesia.


Baca Juga:

Selain sektor nilam, DPSMAI juga menyatakan ketertarikannya terhadap pengembangan pariwisata Aceh, khususnya wisata halal, serta potensi pertanian dan peternakan yang dapat dikembangkan dengan sistem modern dan berbasis teknologi. Pihaknya berkomitmen menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat kerja sama ekonomi antara Malaysia dan Indonesia di kawasan barat.

Dalam pertemuan itu, turut hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Almuniza Kamal, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh  Cut Huzaimah, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Taufik, bersama sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Teknis akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan membentuk tim koordinasi lintas sektor guna memfasilitasi studi kelayakan dan pendampingan bagi calon investor DPSMAI. Tim tersebut juga akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip transparansi investasi daerah.

Wakil Gubernur Aceh berharap kerjasama ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat jaringan perdagangan regional antara Aceh dan Malaysia. “Kita berharap kerja sama ini menjadi model kolaborasi ekonomi lintas negara yang mampu membuka peluang kerja, meningkatkan ekspor produk daerah, serta mempererat hubungan kekerabatan serumpun,” tutupnya.