 |
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (tengah), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (kiri) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat terbatas kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025). (Foto: Antara/Livia Kristianti). |
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) akui butuh tambahan anggaran Rp100
triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta anak pada
2025.
Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akui
membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk memastikan program
Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau 82,9 juta anak Indonesia pada
September 2025.
Tambahan ini diajukan demi memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto agar
seluruh anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi secara merata.
Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 17
Januari 2025, Dadan mengungkapkan keinginan Presiden Prabowo untuk mempercepat
implementasi program MBG. “Banyak anak yang belum mendapatkan manfaat MBG. Itu
artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di
akhir 2025, 82,9 juta anak bisa segera mendapatkan manfaat,” jelas Dadan.
Baca Juga:
Prabowo Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Gunakan Bahan Lokal
Presiden disebut merasa gelisah setelah menerima laporan bahwa sejumlah anak
belum mendapatkan makanan bergizi melalui program ini. “Pak Presiden sangat
gelisah karena banyak anak yang melapor ke ibunya bahwa mereka belum
mendapatkan makan dari Pak Prabowo. Jadi, beliau sangat ingin program ini
segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat,” tambahnya.
Dadan menegaskan bahwa anggaran tambahan Rp100 triliun ini sepenuhnya akan
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kontribusi Corporate Social
Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kita tidak membahas hal lain, tadi kita hanya membahas terkait dengan APBN,
kontribusi pemerintah daerah, dan kontribusi BUMN,” ujar Dadan.
Baca Juga:
Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, Pemerintah Siapkan Rp71 Triliun
Ia juga memastikan bahwa pendanaan tidak akan melibatkan dana dari zakat,
infak, maupun sedekah, sebagaimana usulan Ketua DPD RI, Sultan Najamuddin.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menjelaskan
bahwa pemerintah pusat telah mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan
APBD guna mendukung program MBG. Hingga saat ini, partisipasi pemerintah
daerah telah mencapai Rp2,3 triliun dari total target Rp5 triliun.
Tito mengungkapkan bahwa dana tersebut akan disalurkan ke 2.000 satuan
pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di sekolah-sekolah di masing-masing daerah.
“Bapak Presiden memerintahkan kami untuk berkoordinasi dengan Kepala Badan
Gizi untuk mengidentifikasi titik-titik yang belum menjadi target dan bisa
di cover oleh daerah,” katanya.
Program MBG diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia
sekaligus mendukung pembangunan generasi yang sehat dan berkualitas.[]
