Gaji Guru Honorer Tetap Naik meski Kemendikdasmen Kena Pemangkasan Anggaran
 |
| Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024). (Foto: dikdasmen.go.id). |
Tunjangan guru honorer tetap naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan meski anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pemangkasan. Pemerintah juga memastikan beasiswa dan program PPG tetap berjalan meski dengan penyesuaian.
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa gaji guru honorer tetap mengalami kenaikan meski anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkena pemangkasan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa anggaran kementeriannya sebelumnya direncanakan mengalami pemotongan sebesar Rp8,03 triliun, namun kemudian dikurangi menjadi Rp7,27 triliun.
Baca Juga:
Kemendiktisaintek Pastikan Dana Beasiswa Aman di Tengah Efisiensi
Anggaran
Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen pada Rabu, 12 Februari 2025, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tunjangan bagi guru honorer tetap dipertahankan. “Tunjangan guru non-ASN tetap kami amankan sebesar Rp11,5 triliun. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per orang per bulan,” ujarnya.
Mu’ti menjelaskan bahwa setelah dilakukan penyesuaian, total anggaran Kemendikdasmen meningkat dari Rp25,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun. Meski demikian, angka ini hanya mencakup sekitar 3,6 persen dari total anggaran pendidikan nasional yang mencapai Rp724,2 triliun pada 2025.
Selain menjamin kenaikan tunjangan guru honorer, pemerintah juga memastikan bahwa program beasiswa pendidikan tetap berjalan. Mu’ti mengatakan anggaran beasiswa, termasuk bagi mahasiswa afirmasi dan dari daerah tertentu, tetap tersedia dengan total Rp278 miliar.
Namun, untuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Mu’ti mengungkapkan bahwa pemerintah belum bisa membiayai secara penuh seluruh peserta yang direncanakan mengikuti program tersebut. Dari total 806 ribu calon peserta PPG, hampir separuhnya tidak bisa dibiayai pada tahun 2025. “Pemerintah belum bisa menyediakan secara penuh untuk 806 ribu orang, hampir separuhnya tetap dapat dibiayai tahun 2025, jadi yang sudah disepakati sekitar 400 sekian ribu untuk PPG tahun 2025,” jelasnya.
Meski ada keterbatasan dalam pendanaan PPG, Mu’ti memastikan bahwa program tersebut akan tetap berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik tetap menjadi prioritas, meskipun ada penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah.
Kenaikan tunjangan bagi guru honorer di tengah pemangkasan anggaran ini menjadi langkah pemerintah dalam menjaga kesejahteraan tenaga pendidik, sekaligus memastikan sektor pendidikan tetap berjalan dengan baik di tengah tantangan anggaran.[]
Tidak ada komentar