 |
| Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024). (Foto: dikdasmen.go.id). |
Tunjangan guru honorer tetap naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan
meski anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
mengalami pemangkasan. Pemerintah juga memastikan beasiswa dan program PPG
tetap berjalan meski dengan penyesuaian.
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa gaji guru honorer tetap mengalami
kenaikan meski anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
(Kemendikdasmen) terkena pemangkasan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,
Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa anggaran kementeriannya sebelumnya direncanakan
mengalami pemotongan sebesar Rp8,03 triliun, namun kemudian dikurangi menjadi
Rp7,27 triliun.
Baca Juga:
Kemendiktisaintek Pastikan Dana Beasiswa Aman di Tengah Efisiensi
Anggaran
Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen pada Rabu, 12
Februari 2025, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tunjangan bagi guru honorer tetap
dipertahankan. “Tunjangan guru non-ASN tetap kami amankan sebesar Rp11,5
triliun. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang
dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per orang per bulan,” ujarnya.
Mu’ti menjelaskan bahwa setelah dilakukan penyesuaian, total anggaran
Kemendikdasmen meningkat dari Rp25,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun. Meski
demikian, angka ini hanya mencakup sekitar 3,6 persen dari total anggaran
pendidikan nasional yang mencapai Rp724,2 triliun pada 2025.
Selain menjamin kenaikan tunjangan guru honorer, pemerintah juga memastikan
bahwa program beasiswa pendidikan tetap berjalan. Mu’ti mengatakan anggaran
beasiswa, termasuk bagi mahasiswa afirmasi dan dari daerah tertentu, tetap
tersedia dengan total Rp278 miliar.
Namun, untuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Mu’ti mengungkapkan bahwa
pemerintah belum bisa membiayai secara penuh seluruh peserta yang direncanakan
mengikuti program tersebut. Dari total 806 ribu calon peserta PPG, hampir
separuhnya tidak bisa dibiayai pada tahun 2025. “Pemerintah belum bisa
menyediakan secara penuh untuk 806 ribu orang, hampir separuhnya tetap dapat
dibiayai tahun 2025, jadi yang sudah disepakati sekitar 400 sekian ribu untuk
PPG tahun 2025,” jelasnya.
Meski ada keterbatasan dalam pendanaan PPG, Mu’ti memastikan bahwa program
tersebut akan tetap berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan
demikian, upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik tetap menjadi prioritas,
meskipun ada penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah.
Kenaikan tunjangan bagi guru honorer di tengah pemangkasan anggaran ini
menjadi langkah pemerintah dalam menjaga kesejahteraan tenaga pendidik,
sekaligus memastikan sektor pendidikan tetap berjalan dengan baik di tengah
tantangan anggaran.[]
