Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pendapat akhir Presiden
terkait pembahasan RUU APBN 2025 dalam Rapat Paripuma ke-7 Masa Persidangan I
Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis
(19/9/2024). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kebijakan ini tidak akan
mempengaruhi bantuan sosial maupun layanan publik.
Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah melakukan efisiensi anggaran
besar-besaran pada tahun 2025 dengan target penghematan mencapai Rp 306,69
triliun. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor
1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga:
Sesalkan Pemotongan Dana Otsus Aceh, Gepim Minta Pemerintah Pusat Hargai
UUPA dan Kekhususan Aceh
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut efisiensi ini menjadi acuan
dalam penyusunan APBN 2026, menciptakan budaya baru dalam tata kelola anggaran
kementerian dan lembaga (K/L). “Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025
akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di K/L. Sehingga hasil
dari (efisiensi) 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ujar Sri Mulyani
dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Kamis, 13 Februari 2025.
Sri Mulyani memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada program
yang langsung menyentuh masyarakat, seperti bantuan sosial (bansos). “Untuk
berbagai belanja bansos tidak dikurangkan sama sekali, jadi termasuk program
yang melayani masyarakat bansos, sudah sangat eksplisit tidak dipengaruhi,”
katanya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penghematan ini mencakup pemangkasan
belanja birokrasi yang semula dianggarkan Rp 2,34 triliun menjadi Rp 967,38
miliar. Anggaran untuk alat tulis kantor (ATK) juga dipangkas dari Rp 213
miliar menjadi Rp 42,2 miliar, sementara dana untuk seremonial berkurang dari
Rp 7,8 miliar menjadi Rp 3,32 miliar.
Beberapa sektor lain yang mengalami pengurangan anggaran antara lain rapat dan
seminar (dari Rp 289,5 miliar menjadi Rp 58,2 miliar), diklat dan bimbingan
teknis (dari Rp 24,74 miliar menjadi Rp 4,08 miliar), serta perjalanan dinas
yang turun dari Rp 1,52 triliun menjadi Rp 789,77 miliar.
Baca Juga:
Pembangunan IKN 2025 Belum Berjalan, Pemerintah Diminta Alihkan
Pendanaan
Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO)
Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemangkasan ini difokuskan pada pengurangan
belanja yang dianggap kurang produktif. “Banyak informasi seolah efisiensi
dilakukan kepada kebutuhan dasar pegawai atau layanan publik. Padahal, yang
jelas merupakan ‘lemak’ itu seperti seremonial kantor hingga seminar luar
negeri,” ujarnya dalam pernyataan tertulis yang dikutip
koranaceh.net, Kamis, 13 Februari 2025.
Hasan juga menyebut bahwa perjalanan dinas pemerintah yang sebelumnya
menghabiskan anggaran sekitar Rp 44 triliun per tahun kini dipangkas hingga
setengahnya. “Sederhananya, setiap alokasi anggaran yang tidak efisien akan
dialihkan kepada alokasi program yang lebih produktif,” tambahnya.
Meski kebijakan ini dinilai positif, para pakar mengingatkan agar pemerintah
mempertimbangkan kemampuan daerah dalam menerapkan efisiensi anggaran. Pakar
kebijakan publik dari Universitas Andalas, Aidinil Zetra, menekankan
pentingnya melihat kondisi spesifik setiap daerah agar tidak terjadi
ketimpangan pembangunan. “Pemerintah pusat maupun provinsi harus melihat
daerah dengan otonomi asimetris dalam arti setiap daerah memiliki kemampuan
yang berbeda-beda,” katanya, dikutip dari Antara pada Rabu, 12 Februari 2025.
Sementara itu, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and
Finance (INDEF), Mohamad Fadhil Hasan, menilai kebijakan efisiensi ini tidak
mengubah total postur belanja APBN 2025, tetapi hanya menggeser anggaran dari
program kementerian dan lembaga ke sektor prioritas. “Yang ada sekarang itu
adalah shifting dari program kementerian dan lembaga yang misalnya alat tulis,
perjalanan dinas, kajian, seminar, itu digeser untuk program makan bergizi
gratis dan pendidikan, tapi total APBN kan tetap,” ujar Fadhil pada Rabu, 5
Februari 2025.
Menurutnya, langkah pemangkasan anggaran ini justru lebih produktif secara
makro karena mengarahkan anggaran ke sektor yang lebih bermanfaat bagi
masyarakat. Dengan efisiensi ini, pemerintah berharap APBN lebih optimal dalam
mendukung program prioritas, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan
masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.[]
