Sinyal Reshuffle Kabinet Menguat, Prabowo: Siapa yang Tidak Benar Bekerja Akan Disingkirkan
Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal reshuffle Kabinet Merah Putih setelah 100 hari kerja. Ia menegaskan tak akan menoleransi pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat.
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan akan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih setelah masa kerja 100 hari pemerintahannya. Dalam pernyataannya usai menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025, Prabowo menegaskan tidak akan mentoleransi pejabat yang tidak bekerja dengan benar.
"Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo seperti diberitakan Antara.
Baca Juga:
Seratus Hari Kerja Prabowo-Gibran: Program Unggulan dan Tantangan
Pemerintah Kedepan
Ia juga menekankan bahwa pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan adalah prioritas utamanya. "Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak," tegasnya.
Pernyataan Prabowo tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa reshuffle kabinet hanya tinggal menunggu waktu. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa evaluasi terhadap para menteri telah dilakukan dan keputusan ada di tangan presiden. "Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden untuk kemudian setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, pada Kamis, 6 Februari 2025, sebagaimana dinukil koranaceh.net.
Melansir detik.com, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, meyakini bahwa Prabowo sudah mengantongi nama-nama menteri yang akan diganti. "Saya kok melihat pasti sudah ada di kantongnya beliau. Tinggal kapan, momennya mungkin akan ada reshuffle," katanya saat ditemui wartawan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2025.
Jazilul menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. "Yaitu kewenangan Pak Prabowo. Kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden itu hak prerogatif, bisa mengganti para menterinya kapan saja," imbuhnya.
Baca Juga:
Survei: Dukungan Publik terhadap Prabowo Capai 85,3 Persen
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengklaim bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk perombakan kabinet. "Biasalah dievaluasi terus itu," ujarnya di Kompleks Parlemen, yang disadur dari CNN Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa para menteri harus siap dengan segala keputusan presiden. "Harus dihormati dan tentunya para menteri harus siap. Siapapun yang di-reshuffle tentunya harus siap," katanya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Sugiono, mengaku belum mengetahui adanya wacana reshuffle. "Saya belum tahu malahan," ujarnya.
Meski belum ada kepastian kapan reshuffle akan dilakukan, sinyal kuat dari Prabowo menunjukkan bahwa evaluasi kabinet sedang berlangsung. Dengan hak prerogatif penuh di tangannya, Prabowo diperkirakan akan segera mengambil keputusan strategis demi memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai dengan visinya.[]
Tidak ada komentar