 |
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan kata sambutan pada acara puncak acara Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025). (Foto: (sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden/Cahyo). |
Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal reshuffle Kabinet Merah Putih setelah
100 hari kerja. Ia menegaskan tak akan menoleransi pejabat yang tidak bekerja
untuk rakyat.
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan akan melakukan
reshuffle Kabinet Merah Putih setelah masa kerja 100 hari pemerintahannya.
Dalam pernyataannya usai menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul
Ulama (NU) di Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025, Prabowo menegaskan tidak
akan mentoleransi pejabat yang tidak bekerja dengan benar.
“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar.
Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak
ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya
akan singkirkan,” ujar Prabowo seperti diberitakan Antara.
Baca Juga:
Seratus Hari Kerja Prabowo-Gibran: Program Unggulan dan Tantangan
Pemerintah Kedepan
Ia juga menekankan bahwa pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan
adalah prioritas utamanya. “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari
pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang,
siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran
besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan
tindak,” tegasnya.
Pernyataan Prabowo tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa
reshuffle kabinet hanya tinggal menunggu waktu. Ketua Harian Partai
Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa evaluasi terhadap para menteri
telah dilakukan dan keputusan ada di tangan presiden. “Presiden yang mempunyai
hak prerogatif kita serahkan kepada presiden untuk kemudian setelah 100 hari
ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah
perbaikan di internal,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, pada Kamis, 6
Februari 2025, sebagaimana dinukil koranaceh.net.
Melansir
detik.com, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, meyakini bahwa Prabowo sudah
mengantongi nama-nama menteri yang akan diganti. “Saya kok melihat pasti sudah
ada di kantongnya beliau. Tinggal kapan, momennya mungkin akan ada
reshuffle,” katanya saat ditemui wartawan di kantor DPP PKB, Jakarta
Pusat, Kamis, 6 Februari 2025.
Jazilul menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. “Yaitu
kewenangan Pak Prabowo. Kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden itu hak
prerogatif, bisa mengganti para menterinya kapan saja,” imbuhnya.
Baca Juga:
Survei: Dukungan Publik terhadap Prabowo Capai 85,3 Persen
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengklaim
bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk perombakan kabinet. “Biasalah
dievaluasi terus itu,” ujarnya di Kompleks Parlemen, yang disadur
dari CNN Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa
para menteri harus siap dengan segala keputusan presiden. “Harus dihormati dan
tentunya para menteri harus siap. Siapapun yang di-reshuffle tentunya harus
siap,” katanya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Sugiono, mengaku belum
mengetahui adanya wacana reshuffle. “Saya belum tahu malahan,” ujarnya.
Meski belum ada kepastian kapan reshuffle akan dilakukan, sinyal kuat
dari Prabowo menunjukkan bahwa evaluasi kabinet sedang berlangsung. Dengan hak
prerogatif penuh di tangannya, Prabowo diperkirakan akan segera mengambil
keputusan strategis demi memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai dengan
visinya.[]
