Seratus Hari Kerja Prabowo-Gibran: Program Unggulan dan Tantangan Pemerintah Kedepan
![]() |
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyapa awak media beserta pendukungnya usai ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU, Rabu (24/4/2024).(Foto: ig/@prabowo). |
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap 100 hari kerja pada 28 Januari 2025. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis dan upaya swasembada pangan menjadi sorotan, di tengah pujian dan kritik publik.
Banda Aceh ‒ Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap menjalani 100 hari kerja pada 28 Januari 2025. Dalam waktu tersebut, berbagai kebijakan telah diluncurkan, mulai dari program unggulan hingga kebijakan-kebijakan lain yang memicu perdebatan.
Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik mencapai angka sebesar 80,9 persen, terutama dari kalangan bawah yang mencapai 84,7 persen. Kalangan menengah bawah dan menengah atas masing-masing mencatat tingkat kepuasan sebesar 81,4 persen dan 75,3 persen, sementara kalangan atas berada di angka 67 persen.
Angka ini menjadi salah satu capaian positif, meski menyimpan tantangan ke depan.
Baca Juga:
NKRI Harga Mati di Tengah Krisis Lingkungan dan Korupsi
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo dan Gibran telah memperkenalkan sejumlah program prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program unggulan yang mendapat perhatian besar adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini dirancang sedemikian rupa untuk menjangkau kelompok rentan, termasuk balita, santri, siswa sekolah, serta ibu hamil dan menyusui. Program ini diawali di 190 titik pada 26 provinsi, dengan target 15 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.
Namun, program ini bukan tanpa tantangan, terutama terkait keberlanjutan anggaran. Media asing seperti Agence France-Presse (AFP) mengangkat isu terkait besarnya dana APBN yang dialokasikan untuk program MBG. "Kekerdilan memengaruhi 21,5% anak-anak di negara kepulauan yang berpenduduk sekitar 282 juta orang. Negara Asia Tenggara tersebut bertujuan untuk mengurangi angka tersebut menjadi 5% pada tahun 2045," katanya.
"Masalah kekerdilan [Stunting] masih menjadi tantangan serius di negara kepulauan ini, dengan 21,5 persen anak-anak berusia di bawah lima tahun mengalami kondisi tersebut. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka tersebut menjadi 5 persen dalam kurun waktu 20 tahun ke depan [2045]," tulis laporan mereka pada Senin, 6 Januari 2025, yang koranaceh.net translasikan menyesuaikan konteks bahasa Indonesia.
Lebih lanjut, AFP mengatakan program ini disambut skeptis oleh para ahli dan masyarakat saat pertama kali diumumkan pada kampanye pemilihan umum tahun lalu. Dimuat komentar ahli gizi yang "berharap program ini bukan sekadar upaya amal sementara untuk memenuhi janji politik".
Program ini, tulis AFP, menuai keraguan dari berbagai kalangan, terutama dari para pengamat yang khawatir bahwa program ini bersifat sementara, tidak berkelanjutan, dan hanya sekadar upaya pencitraan politik.
Sebagai informasi, AFP atau Agence France-Presse adalah kantor berita internasional dan salah satu yang tertua di dunia. Berdiri pada tahun 1835, media ini berbasis di Paris, Perancis. AFP telah menjadi sumber berita terpercaya bagi media di seluruh dunia dengan jaringan luas yang mencakup 151 negara.
Baca Juga:
Program Makan Bergizi Gratis: Kepala BGN Akui Butuh Tambahan Anggaran
Rp100 Triliun
Sementara itu, tokoh politik nasional, salah satunya Sarmuji, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, menyebut program MBG sebagai langkah positif yang cukup menonjol di bidang ekonomi. “Dalam kaca mata kami, yang menonjol adalah program makan bergizi, hilirisasi dan industrialisasi, pemberantasan judi online, pemberantasan mafia tanah, dan penurunan stunting,” ucapnya pada Senin, 20 Januari 2025.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk merealisasikan swasembada pangan dan energi. Dalam acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, Kamis, 16 Januari 2025 lalu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahnya akan bergerak cepat untuk memenuhi target tersebut. “Ini baru tiga bulan. Tunggu, sabar sedikit. Mungkin bulan kelima atau keenam saudara akan merasakan. Kita sekarang lari, kita akan cepat, kita akan bergerak dengan secepat-cepatnya,” ujar Prabowo.
Ia juga optimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi serta kemampuan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu kurang dari empat tahun.
Kendati begitu, tidak semua kebijakan pemerintah dalam 100 hari ini berjalan tanpa kritik. Wacana pengampunan koruptor, misalnya, menuai kontroversi dan perdebatan publik. Selain itu, langkah pemerintah dalam membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi perhatian, terutama terkait dampaknya terhadap pendapatan negara.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Jazilul Fawaid, menilai angka ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri. “Seratus hari pertama dari lima tahun tentu belum apa-apa. Bahwa hal itu menjadi indikator positif dan modal kepercayaan publik iya, tetapi harus dijawab dengan kinerja konkret di lapangan,” ujarnya pada Senin, 20 Januari 2025.
Dengan capaian dan tantangan yang ada, pemerintahan Prabowo-Gibran masih memiliki perjalanan panjang untuk memenuhi janji-janji mereka. Program prioritas seperti MBG, penghapusan utang UMKM, pembangunan tiga juta rumah per tahun, serta swasembada pangan dan energi akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.[]
Tidak ada komentar